POLITIK

Fadli Zon: Pemerintah Kehilangan Kepercayaan Publik dalam Penanganan Covid-19

Fadli Zon
Ketidaktegasan pemerintah pusat selama ini menurut Fadli Zon mengakibatkan sejumlah kepala daerah berani mengambil inisiatif masing-masing dengan menerapkan local lockdown.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan lockdown. Karena virus corona atau Covid-19 telah menimbulkan kecemasan di sejumlah daerah, terutama di wilayah yang saat ini mulai terkena dampak.

Ketidaktegasan pemerintah pusat selama ini menurut Fadli Zon mengakibatkan sejumlah kepala daerah berani mengambil inisiatif masing-masing dengan menerapkan local lockdown.

“Hal ini menandakan, kebijakan pusat gagal memotret kecemasan dan kenyataan di daerah. Pemerintah pusat bahkan kehilangan wibawa dan kepercayaan dari publik dalam penanganan COVID-19,” ungkap Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020).

Fadli Zon pun menambahkan bahwa semua pihak juga harus mengubah pola penanganan yang terbukti gagal meredam laju penyebaran wabah corona. Imbauan untuk cuci tangan, hidup sehat, sosial distancing dan physical distancing sangat baik, tapi tidak cukup.

"
"

Karena itu menurut Fadli Zon, pemerintah harus menerapkan karantina wilayah atau PSBB atau lockdown segera. Ia tak ingin Indonesia mengalami situasi lebih buruk dari Italia.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menggodok PP Karantina Wilayah sebagai dasar hukum melakukan lockdown.

“Akhir pekan kemarin saya membaca pernyataan Menkopolhukam tengah menggodok PP turunan dari UU Karantina Kesehatan, sebagai langkah persiapan penerapan karantina wilayah,” ujar Fadli.

Namun, ia mengakui dan memberi apresiasi, sekali pun terlambat. Kata Fadli, ini menandakan ada sedikit kemajuan berpikir pemerintah di tengah situasi semakin darurat.

Fadli juga mengatakan bahwa pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD tersebut telah membongkar ketidakmatangan perencanaan pemerintah selama ini dalam penanganan COVID-19.

Sebab menurut Fadli, apabila karantina wilayah sejak awal telah menjadi salah satu opsi di meja presiden, penyusunan PP seharusnya dapat dimulai lebih cepat, setidaknya sejak 2 Maret ketika kasus positif pertama corona diumumkan.

BACA JUGA:  Pindahkan Habib Bahar ke Nusakambangan adalah Bentuk Arogansi Kekuasaan

“Namun, ironisnya hal tersebut baru mulai digodok setelah jumlah kasus COVID-19 menginjak angka ribuan. Apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi wabah ini too little and too late,” kata Fadli mengkritik pemerintah.

Ia mengatakan, di tengah situasi darurat seperti saat ini pemerintah tak perlu menunggu PP selesai untuk menetapkan status karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown. “UU Nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehatan sebenarnya sudah cukup menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menetapkan status karantina wilayah atau PSBB,” tegasnya.

“Dalam Pasal 98, dikatakan UU tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 8 Agustus 2018. Bukan disebut berlaku ketika peraturan pelaksana selesai disusun. Berlaku dan bisa diterapkannya suatu UU tidak ditentukan peraturan di bawahnya (PP). Kecuali ada ketentuan yang mengatur secara tegas. Idealnya UU No.16/2018 sudah dilengkapi PP sebagai pelaksana. Tapi saat ini kondisinya jauh dari ideal dan mendesak perlu kebijakan tegas pemerintah pusat,” ujarnya.

Comments

comments

loading...