HUKUM

Firli Bahuri Layak Diberi Sanksi Berat

Firli Bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, diduga melakukan pelanggaran kode etik akan diputus oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK, pada sidang yang akan dilaksanakan, Selasa (15/9/2020) besok.

Firli Bahuri dinilai oleh sejumlah kalangan, layak dijatuhi sanksi berat dalam perkara tersebut. Sebab, akibat penggunaan helikopter mewah untuk kepentingan pribadinya pada medio Juni 2020, Firli dinilai telah merugikan KPK sebagai lembaga negara.

Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris mengatakan, sidang etik Firli Bahuri sudah selesai dan tinggal putusan. “Sidang putusan terbuka untuk umum,” ujar Syamsudin dikutip dari Kompas.id, Senin (14/9/2020).

BACA JUGA:  Vicky Prasetyo Bebas dari Rutan Selemba dengan Uang Jaminan Rp 200 Juta

Pada saat Firli Bahuri diperiksa, ia mengatakan, Dewas KPK tidak menghadirkan saksi. Selain itu, Firli juga tidak mau menggunakan pembelaan (pledoi).

Kasus dugaan pelanggaran kode etik dituduhkan terhadap Firli berawal dari laporan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) beberapa waktu lalu. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan atas kasus Firli kepada Dewas KPK.

BACA JUGA:  Anggota DPRD Pemilik 5 Kg Sabu Itu Ternyata Residivis Narkoba

“Harapannya, ya, Dewas menyatakan Firli terbukti melanggar etik dan dikenai sanksi mengundurkan dari jabatan Ketua KPK,” ujar Boyamin.

Menurut Boyamin, sanksi tersebut dapat dijatuhkan karena Firli dianggap telah memperlihatkan gaya hidup mewah.

Pendapat yang sama juga disampaikan pengajar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Menurut dia, sebagai lembaga antirasuah, KPK harus diisi oleh oleh orang-orang, terutama komisionernya, dengan standar moral dan integritas tinggi.

BACA JUGA:  Kasus Pencabulan Anak di Gereja Depok Memasuki Babak Baru

Sebab, sumber daya manusia tak hanya bertugas menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadi telada bagi insan penegak hukum lain. ”Integritas dan standar moral yang tinggi menjadi sebuah persyaratan yang mutlak melekat pada pribadi komisionernya. Dengan perilaku yang bergaya hidup mewah (naik helikopter untuk kepentingan pribadi), maka itu jelas sebuah tindakan yang tidak etis,” ujar Fickar.

Sedangkan, KPK memiliki standar integritas yang tinggi sehingga bergaya hidup mewah merupakan pelanggaran etika berat dan cukup beralasan serta adil jika Firli dihukum dengan pencopotan jabatan.

BACA JUGA:  Prostitusi Berkedok Panti Pijat Beroperasi di Kelapa Gading, Tarif Rp 300 Ribu

Pada peraturan Dewas KPK tentang etika telah diatur larangan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama insan komisi.

Ia menegaskan, pelanggaran integritas sangat merugikan KPK sebagai lembaga negara yang artinya sama dengan merugikan negara. “Kerugian dalam konteks etis itu tidak terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga kerugian imateriil, dalam hal ini kerugian yang bersifat tidak nyata, seperti nama baik,” jelas Fickar.

BACA JUGA:  Gawat, Tanpa SPDP, Penyidik Tetapkan FT Sebagai Tersangka

Sementara, Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, mengatakan, dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK Pasal 9 Angka (3) Huruf C disebutkan, “Dampak atau kerugian terhadap Negara termasuk Pelanggaran Berat”.

Kurnia menjelaskan, dampak kerugian pada negara tidak hanya dari sektor ekonomi. Dewas KPK tidak dapat melihat kasus ini secara parsial. Sebab, apa yang telah dilakukan Firli telah menjatuhkan citra KPK.

BACA JUGA:  Tiga Petinggi Sunda Empire Dituntut 4 Tahun Penjara

Kurnia menegaskan, KPK merupakan bagian negara sehingga rusaknya citra KPK mengakibatkan kerugian terhadap negara. Meskipun Firli berdalih perbuatan tersebut dilakukan saat cuti, hal tersebut tetap tidak bisa dibenarkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, Ketua KPK menggunakan helikopter demi efisiensi waktu karena dia cuti hanya sehari.

BACA JUGA:  Zuraida Hanum Otak Pembunuhan Hakim Jamaluddin Dihukum Mati

Firli juga menepis tudingan bahwa dirinya bergaya hidup mewah dengan menyewa helikopter saat melakukan perjalanan di Sumatera Selatan, akhir Juni 2020.

Ia beralasan, penggunaan helikopter saat itu karena kebutuhan dan tuntutan kecepatan tugas. Dia juga mengaku membayar biaya sewa helikopter itu dari kantong pribadinya .

loading...