Beranda DAERAH Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Dipecat Akibat Korupsi

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Dipecat Akibat Korupsi

gubernur aceh irwandi yusuf korupsi
Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh telah diberhentikan, usai putusan kasus korupsinya berkekuatan hukum tetap. Presiden Joko Widodo disebut telah menanda tangani surat Keputusan tersebut.

Saat diwawancara pada kamis (15/10), Wakil Ketua I DPR, Dalimi, mengatakan “Saya telah melihat surat keputusan itu di ruang Wakil Ketua III DPRA”.

Dalimi mengatakan sempat mengambil foto Keppres Nomor 73/P 2020 tentang ‘Pengesahan Pemberhentian Gubernur Aceh Masa Jabatan Tahun 2017-2020’, tetapi Dalimi belum mengetahui kelanjutan dari Keppres itu di DPR.

Keppres tersebut harus dibacakan dalam rapat paripurna, tetapi pimpinan DPR belum melakukannya sampai kini, ujar Dalimi.

Politikus Partai Demokrat ini kemudian mengatakan “Nah, pertanyaannya kenapa lembaga belum juga melakukan hal tersebut”

Dalimi mengatakan, dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 23 ayat (1) huruf d, dijelaskan DPR memiliki tugas serta kewenangan mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian gubernur atau wakil gubernur kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

Dalimi juga menjelaskan, “Di UU PA, dimulai dari Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, diangkat dan diberhentikan, untuk daerah Aceh, prosesnya harus melalui DPRA/DPRK”.

Saat memberikan konfirmasi terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Aceh, Syakir mengatakan “Tapem belum diterima oleh Pemerintah”.

Dengan Alasan Irwandi Yusuf telah berjasa untuk Indonesia, Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah mengurangi hukuman Irwandi yang semula 8 tahun penjara, menjadi 7 tahun penjara di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat diwawancara pada (14/2) mengatakan “Isi putusan adalah menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta selama 8 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 300 juta, subsider 3 bulan kurungan”.

BACA JUGA:  Pecatan Anggota Brimob Tembak Polisi di Medan

Sidang yang mengadili kasasi Irwandi diketuai oleh Hakim Agung, Prof Surya Jaya dengan Hakim Anggota Krisna Harahap dan Askin. Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dinilai MA tidak tepat karena memperberat vonis Irwandi menjadi 8 tahun penjara.

MA memangkas hukuman Irwandi dengan mempertimbangkan, juga menilai bahwa Irwandi sebagai mantan Gubernur telah berjasa di Aceh karena telah menciptakan perdamaian.

Pengadilan Tipikor Jakarta pada tingkat pertama memutuskan bahwa
Irwandi terbukti telah menerima suap dari mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp. 1 miliar. Dana tersebut diberikan kepada Irwandi untuk bisa menyetujui program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, kemudian memvonis Gubernur Aceh Irwandi Yusuf selama 8 tahun penjara, yang sebelumnya 7 tahun penjara. Majelis tinggi juga mencabut hak politik Irwandi selama 5 tahun.

Irwandi diketahui menerima suap secara bertahap melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri yang ditenggarai sebegai orang kepercayaan. Irwandi juga disebut-sebut bersama orang kepercayaannya, Izil Azhar, juga telah menerima gratifikasi sebesar Rp 8.717 miliar dari para pengusaha, selama menjabat gubernur Aceh sejak periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.

loading...