HUKUM

Nelly Margaretha Dituntut 2,5 Tahun Penjara Diduga Suap Bupati Bengkawang Rp 60 Juta

Nelly Margaretha seorang pengusaha dituntut 2,5 tahun penjara karena diduga menyuap Bupati nonaktif Bengkayang, Kalimantan Barat, Suryadman Gidot, Rp60 juta. Nelly melakukan penyuapan  demi mendapatkan paket pekerjaan pengadaan langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten.

“Menyatakan terdakwa Nelly Margaretha terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, (14/2/2020).

Nelly juga dituntut membayar denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia disebut melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  

Terungkapnya kasus ini saat Suryadman meminta Kepala Dinas PUPR Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Agustinus Yan menyiapkan uang masing-masing Rp500 juta paling lambat Selasa, 3 September 2019. Fulus itu disiapkan melalui ‘permainan’ proyek.

Loading...

Uang rencananya digunakan mengurus kasus bantuan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang yang ditangani Direktorat Tipikor Polda Kalimantan Barat. Suryadman menjanjikan tambahan anggaran kepada Dinas PUPR Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan Rp6 miliar disahkan di DPRD Bengkayang.

Anggaran akan dipecah menjadi beberapa paket PL untuk ditawarkan kepada pengusaha. Dengan cara ini, uang dapat dikumpulkan dari kontraktor atau pengusaha. Aleksius kemudian menghubungi beberapa pengusaha untuk menawarkan paket PL Dinas PUPR tahun anggaran 2019 dengan kompensasi 10 persen dari nilai paket pekerjaan.

Pada Minggu, 1 September 2019, Nely ditawari paket pekerjaan dengan memberikan uang di muka (ijon). Nely menerima penawaran itu hingga mengambil tiga paket pekerjaan. Dia bersedia memberikan fulus Rp60 juta untuk Suryadman.

BACA JUGA:  KPU Kembali Tercoreng, Satu Lagi Komisionernya Diduga Terlibat Suap Pemilu 2019

Uang ditransfer ke rekening BCA staf honorer Dinas PUPR Bengkayang, Fitri Julihardi, secara bertahap: Rp20 juta, Rp15 juta, dan Rp13 juta. Di hari yang sama, Nely kembali mengirim Rp12,5 juta ke rekening BNI Fitri Julihardi. Total, uang yang dikirim Rp60,5 juta.

Kemudian Fitri menarik semua uang dari rekeningnya. Fitri hanya memberikan Rp60 juta kepada Suryadman, sedangkan sisanya Rp500 ribu digunakan untuk ongkos perjalanan. Selain dari Nely, fulus didapatkan dari pengusaha lain, yaitu Rodi, Bun Si Fat alias Alut, Yosef alias Ateng, dan Pandus sebesar Rp280 juta. Total uang yang diterima dari pengusaha mencapai Rp340 juta.

Aleksius lalu membagi uang tersebut. Suryadman diberi jatah Rp300 juta, Fitri Rp30 juta, dan dirinya Rp10 juta.

Pada 3 September 2019, Alksius menemui Suryadman Gidot di Mes Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang. Dia menyampaikan uang Rp300 juta dari para pengusaha sudah siap diserahkan kepada Suryadman melalui ajudannya, Risen Sitompul.

“Atas persetujuan Suryadman Gidot, kemudian Aleksius menyerahkan uang sejumlah Rp300 juta kepada Risen Sitompul dan melaporkan penyerahan uang tersebut kepada Suryadman Gidot,” kata jaksa Joko.

Comments

comments

Loading...
loading...