HUKUM

Setelah Mangkir Dua Kali Rano Karno Kembali Dipanggil KPK

Aktor sekaligus mantan Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Rano Karno, diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menyeret adik kandung Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Setelah absen dua kali KPK kembali melakukan pemanggilan untuk ketiga kalinya. Apalagi, kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, jaksa penuntut umum (JPU) telah melayangkan surat secara patut kepada Rano atas penetapan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

“Itu upaya yang sudah diputuskan atau ditetapkan oleh majelis hakim di persidangan. Dan itu, sudah diusulkan oleh JPU. Sehingga, kita nanti tunggu kehadirannya,” ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Ali Fikri mengatakan, keterangan Rano diperlukan untuk menjelaskan perkara dugaan korupsi pengadaan alat kedokteran Rumah Sakit Rujukan Banten. Dianggarkan Dinas Kesehatan (Dinkes) pada APBD dan APBD-P 2012.

Loading...

Nama pemeran “Si Doel” ini tersangkut dalam kasus ini tidak hanya diungkapkan oleh saksi namun juga pernah tertera dalam surat dakwaan Wawan. Pada dokumen itu, dirinya disebut mengantongi uang hasil korupsi alat kesehatan sebesar Rp700 juta.

Keterangan disampaikan JPU dalam sidang dakwaan, 31 Oktober 2019. Uang diterima politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kala menjabat Wagub Banten, 2012.

Dalam perkara tersebut, Wawan didakwa korupsi dan merugikan keuangan negara Rp94,3 miliar. Pun didakwa mengatur proses pengusulan anggaran Dinkes Banten pada APBD dan APBD-P TA 2012. Bahkan, diduga mengarahkan pelaksanaan pengadaannya.

Wawan kini dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

BACA JUGA:  Heboh, Wanita Tua Renta Tewas di Tangan Anak Kandungnya Sendiri

Wawan juga didakwa telah melakukan tindak pindana pencucian uang (TPPU) senilai Rp575 milair. Upaya pengalihan dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke sejumlah rekening. Baik atas nama orang lain, nama sendiri, PT BPP, dan beberapa perusahaan di bawah kendalinya.

Uang itu diduga telah dipakai Wawan untuk membiayai keikutsertaan istrinya, Airin Rachmi Diany dan kakaknya, Ratu Atut Chosiyah, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Maka ia disangkakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, dan g UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TPPU juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Comments

comments

Loading...
loading...