Beranda HUKUM Irjen Napoleon Bonaparte Minta Rp 7 Miliar pada Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Bonaparte Minta Rp 7 Miliar pada Djoko Tjandra

Napoleon Bonaparte
Irjen Napoleon Bonarparte kian jadi sorotan. Satu persatu kasus buronan kelas kakap Djoko Tjandra yang menyeret jenderal Polri bintang dua ini bersama jaksa muda di Kejaksaan Agung mulai terkuak.

Tidak main-main. Uang yang mengalir kepada Napoleon Bonaparte mencapai miliaran rupiah. Hal ini terungkap saat sidang perdana dakwaan Jaksa Pinangki menerima USD 500.000, kini terbongkar pundi-pundi rupiah yang mengalir ke jenderal di Mabes Polri ini dari Djoko Tjandra.

Napoleon Bonaparte, yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri ditawari Rp 3 miliar agar nama Djoko Tjandra expired dari daftar buronan di red notice. Namun, ia meminta Rp 7 miliar.

BACA JUGA:  Remas Payudara Pelanggan Karena Tak Kuat Nahan Nafsu, Pedagang Bakso Ditangkap

Bukan tanpa sebab Napoleon Bonaparte melakukan hal itu, karena Divisi Hubungan Internasional Polri terkoneksi dengan system di Lyon Prancis.

Tim hukum Bareskrim Polri mengatakan bahwa Napoleon yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri telah menyetujui kesepakatan senilai Rp 7 miliar untuk membuat red notice Djoko Tjandra expired, pada 13 April 2020.

Kesepakatan itu terjadi antara Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi yang juga berstatus tersangka gratifikasi dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra dilanjutkan. Fakta tersebut diketahui usai polisi melakukan penyelidikan.

BACA JUGA:  Polisi Ini Tewas di Musala dengan Peluru Bersarang di Dada

“Fakta perbuatan Pemohon adalah setelah adanya pertemuan kesepakatan tentang nilai sejumlah yang awalnya Rp3 Miliar yang akhirnya nilai tersebut disepakati sebesar Rp7 miliar,” jawab tim hukum Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2020).

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono juga sempat menjelaskan, Polri tidak bisa menghapus nama seorang buronan dalam red notice. Namun, Polri bisa mengeluarkan rekomendasi.

“Jadi polisi bukan menghapus, bukan. Enggak bisa. Yang menghapus Interpol di Lyon, Prancis,” ujar Argo, Rabu (22/7) lalu.

BACA JUGA:  Cai Changpan Bawa Senjata Api Dalam Pelariannya

Polri merujuk Pasal nomor 51 dan 68 yang tertuang dalam ‘Interpol’s Rules on The Processing of Data’. Argo menjelaskan, pada artikel nomor 51, tertulis penghapusan data oleh sistem. Selanjutnya, artikel nomor 68 tertulis file atau red notice memiliki waktu lima tahun.

Itulah yang menyebabkan red notice Djoko Tjandra terhapus secara otomatis pada 2014. Karena sudah melewati batas waktu sejak diajukan Kejagung pada 2009.

Praktik culas digunakan Irjen Napoleon dalam pengiriman surat rekomendasi red notice Djoko Tjandra.

BACA JUGA:  Idham Azis: Siapapun Terlibat Kasus Suap Djoko Tjandra Kami Sikat

Menurut Tim Divisi Hukum Mabes Polri, kejadian bermula saat tersangka lain dalam kasus ini, Tommy Sumardi datang ke ruangan Napoleon pada 13 April 2020. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membicarakan terkait red notice.

“Setelah menerima Tommy Sumardi, pemohon memerintahkan saksi KBP. Thomas Arya untuk mengadakan rapat yang dilakukan tanpa undangan dan notulen rapat,” kata tim Divisi Hukum Mabes Polri dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/9).

Setelah rapat, Napoleon disebut menerbitkan Berita Faksimile ke Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Faksimile yang ditandatangani pada 14 April 2020 memiliki nomor surat NCB-DivHI/Fax/529/IV/2020 perihal konfirmasi status red notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan.

BACA JUGA:  Provokator Demo Rusuh Tolak UU Cipta Kerja di Batubara Ditangkap

“Faksimile tanggal 14 April 2020 inilah yang sebenarnya mengawali terjadinya tindak pidana tersebut, dikarenakan pemohon selaku Kadiv Hubinter jelas-jelas mengetahui bahwa pada 2019 red notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra sudah expired, karena Divhubiter terkoneksi dengan system di Lyon Perancis,” ujar Tim Divisi Hukum.

“Di samping itu pula pada tahun 2014 red notice tersebut memang sudah di grounded mengapa Divhubinter harus membuat Faksimili tersebut untuk bertanya khusus untuk perkara Djoko Soegiarto Tjandra saja tidak untuk untuk mengurus Red Notice lain,” jelasnya.

loading...