Beranda EKONOMI Iuran BPJS Kesehatan Naik di Tengah Pandemi Covid-19, MA Sebut Tak Mau...

Iuran BPJS Kesehatan Naik di Tengah Pandemi Covid-19, MA Sebut Tak Mau Ikut Campur

BPJS Kesehatan
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan Iuran BPJS Kesehatan di tengah situasi rakyat sedang menghadapi virus Corona COVID-19 mengundang reaksi dari sejumlah pihak.

Terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, Juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Andi Samsan Nganro dengan tegas menyatakan pihaknya tidak mau ikut mencampuri urusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekalipun, sebelumnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sempat dianulir MA melalui sidang uji materi, Andi kembali menegaskan bahwa kenaikan ini merupakan keputusan murni pemerintah dengan berbagai pertimbangan.

“Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan tidak akan menanggapi, sebab hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pemerintah,” ujar Andi menanggapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Kamis (14/5/2020).

Andi mengatakan, MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, dan itupun apabila ada pihak yang berkeberatan bertindak sebagai pemohon, yang mengajukan ke MA.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan kembali menaikkan iuran BPJS berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, iuran BPJS kelas I menjadi Rp 150 ribu, kelas II Rp 100 ribu, dan kelas III sebesar Rp 35 ribu. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II berlaku mulai Juli 2020, sedangkan untuk kelas III akan naik mulai tahun 2021 mendatang.

Sementara, Plt Deputi II KSP bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Abetnego Tarigan menjawab kritikan terhadap keputusan untuk menaikkan iuran peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Dengan angka segitu itu yang memang punya prospek sustainability, keberlanjutan pengelolaan BPJS itu. Memang mereka dari Kementerian Keuangan mengatakan perhitungan itu juga sudah memperhitungkan terkait dengan ability to pay dalam melakukan pembayaran,” ujar Abetnego di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

BACA JUGA:  Ngabalin Berharap Agar Polri Tangkap Refly Harun

“Paket di perpres yang baru adalah upaya untuk perbaikan keseluruhan sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), jadi dari kami sendiri di dalam diskusi memperkuat upaya perbaikan tata kelola dari JKN kita,” jelas Abetnego.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan iuran peserta mandiri kelas I naik 87,5 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu dan kelas II naik 96,07 persen dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu.

Selanjutnya iuran peserta mandiri kelas III baru akan naik tahun depan. Pemerintah menaikkan iuran peserta mandiri kelas III sebesar 37,25 persen dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu.

Abetnego juga mengakui bahwa kondisi negara sedang dalam situasi solid akibat pandemik COVID-19. Ia pun terbuka bila ada kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi ke MA terkait perpres tersebut.

“Setiap warga negara juga berhak menggunakan hak-haknya termasuk menggugat kebijakan pemerintah ke MA, tapi tentu pemerintah harus bisa menjelaskan situasinya kenapa angka-angka ini yang muncul,” pungkas Abetnego.

loading...