Beranda HUKUM Jenderal Napoleon Melawan Minta Kasus Hukumnya Terkait Djoko Tjandra Dihentikan

Jenderal Napoleon Melawan Minta Kasus Hukumnya Terkait Djoko Tjandra Dihentikan

Napoleon Bonaparte
Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte
Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka melawan keabsahan penanganan kasusnya dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (21/9/2020).

Jenderal Napoleon meminta penanganan kasus hukumnya dihentikan, dan dirinya dilepaskan dari status tersangka terkait keterlibatan dirinya dalam skandal hukum terpidana Djoko Tjandra.

“Kalau tidak punya bukti, ya harusnya dihentikan saja,” ujar Napoleon di PN Jaksel, pada Senin (21/9).

Napoleon, kemarin hadir di PN Jaksel untuk menjalani sidang perdana gugatan praperadilan terkait statusnya sebagai tersangka dalam skandal pencabutan status buronan (red notice) terpidana Djoko Tjandra. Sidang perdana tersebut, berakhir dengan penundaan karena pihak kepolisian, tak ada yang hadir.

Napoleon kemudian menuding, ketidakhadiran pihak Polri itu sebagai bentuk lemahnya konstruksi hukum penanganan kasusnya. Sebab menurut Napoleon, jika penyidik di Bareskrim Polri punya bukti dalam penetapannya sebagai tersangka, mestinya sanggup menghadapi praperadilan.

BACA JUGA:  Habib Bahar Kembali Ditetapkan Sebagai Tersangka Penganiayaan

“Hari ini, saya sudah hadir. Tetapi yang menuduh saya (Polri), tidak hadir. Kalau tidak punya bukti, ya hentikan saja penyidikannya. Kecuali, (Polri) punya bukti,” jelas Napoleon.

Napoleon, mengaku kecewa dengan absennya Polri pada sidang perdana praperadilan itu. Karena, kata dia, pengajuan praperadilan, sudah dilakukan sejak 7 September lalu.

“Jadi harusnya mereka (Polri) datang kalau punya bukti,” ujar Napoleon.

BACA JUGA:  Wanita Bersuami Dibunuh Setelah 2 Kali Berhubungan Badan dengan Kekasih Gelapnya

Napoleon kemudian meminta, agar pada sidang lanjutan mendatang, pihak Polri memastikan kehadiran. Pun, terhadap hakim, ia meminta agar haknya sebagai pengaju prapreadilan, tetap dipenuhi.

“Saya minta ini berjalan dengan norma-norma hukum,” jelasnya.

Karo Penmas Polri Brigadir Jenderal Polisi Awi Sutiyono mengakui, ketidaksiapan kepolisian menghadapi praperadilan Napoleon. Tetapi, ketidaksiapan tersebut, bukan karena kurangnya bukti-bukti dalam penetapan tersangka Napoleon.

BACA JUGA:  Pecatan Anggota Brimob Tembak Polisi di Medan

Melainkan, kata dia, karena tim Bareskrim Polri, hanya belum berkordinasi. “Perlu diketahui, tim perlu kordinasi, dan duduk bersama, sehingga hari ini, belum bisa menghadari (praperadilan),” terang Awi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/9).

Akan tetapi, kata Awi, pada persidangan kedua mendatang, kepolisian memastikan untuk hadir sebagai termohon. Sidang kedua praperadilan selanjutnya, akan kembali digelar pada Senin (28/9) mendatang di pengadilan yang sama.

loading...