Beranda POLITIK Kenapa Paslon Ilyas-Endang Didiskualifikasi oleh KPU Ogan Ilir?

Kenapa Paslon Ilyas-Endang Didiskualifikasi oleh KPU Ogan Ilir?

Ilyas-Endang
Keputusan KPU Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mendiskualifikasi Paslon Ilyas-Endang dari persaingan untuk mendapatkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir pada Pilkada Serentak, 9 Desember 2020 mendatang hingga kini masih menjadi sorotan publik.

Kesimpangsiuran berita pasca keluarnya keputusan diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati patahana Ilyas-Endang oleh KPU Ogan Ilir ini pun terjadi. Salah satu yang jadi penyebabnya berawal dari laporan Paslon lawan.

BACA JUGA:  Selandia Baru Laksanakan Pemilihan Perdana Menteri

Tim Advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, nomor urut 1 Panca Wijaya Mawardi-Ardani, menggelar jumpa pers  menanggapi kesimpangsiuran berita tersebut, dikutip dari kompas.com, Jumat (16/10/2020).

Ketua Tim Advokasi pasangan Panca-Ardani Dhabi KGumayra mengatakan, Tim Advokasi Panca-Ardani merasa perlu meluruskan sejumlah hal berkaitan telah keluarnya keputusan diskualifikasi tersebut.

Ilyas-Endang
Paslon Ilyas Endang

Menurut Dhabi, keputusan KPU Ogan Ilir untuk mendiskualifikasi pasangan Ilyas-Endang itu sudah tepat dan sudah sesuai dengan aturan.

Alasannya,  pasangan petahana itu sudah melanggar pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut.

BACA JUGA:  Rizal Ramli Sebut Warna Asli Gatot Nurmantyo Mulai Kelihatan

“Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Dari hasil investigasi mereka, ada dua temuan pokok yang mereka laporkan ke Bawaslu Ogan Ilir dan menjadi dasar keluarnya rekomendasi yang ditindak lanjuti dengan keputusan diskualifikasi oleh KPU Ogan Ilir.

BACA JUGA:  Indra Catri Ajak Masyarakat Tetap Produktif di Tengah Pandemi Covid-19

Temuan pelanggaran tersebut adalah penggunaan program tanggap darurat bencana covid 19 untuk menyosialisasikan pencalonannya, dan kedua menggunakan kegiatan kedinasan pelantikan pengurus karang taruna untuk pensosialisasikan pencalonannya.

Berdasarkan laporan temuan itu, Tim Advokasi pasangan Panca-Ardani menilai keputusan KPU mendiskualifikasi pasangan Ilyas-Endang sudah tepat dan memenuhi azas keadilan.

BACA JUGA:  Desy Ratnasari Akui Diusia ke 46 Belum Temukan Pria Bakal Jadi Suaminya

“Program tanggap Covid-19 di itu sudah ditunggangi untuk kepentingan politik pencalonan, untuk itulah itu jadi salah satu pelaporan kami di Bawaslu Ogan Ilir,” kata Dhabi.

Dhabi menambahkan, apakah pembagian beras di 241 desa dan kelurahan di Ogan Ilir hanya terbagi-bagi saja, jawabannya tidak.

Alat Bukti

Sebab pembagian beras dengan kemasan tertempel wajah Ilyas Panji Alam selaku Bupati Ogan Ilir saat itu direncanakan secara sistematis dan terorganisir.

“Dapat dilihat dari surat Dinas Sosial Pemkab Ogan Ilir tentang permohonan kebutuhan logistik yang sesuai dengan pengadaan-pengadaan yang ada di Pemerintah Daerah Ogan Ilir, dan itu terbukti dengan salah satu video yang viral di media dimana ada diduga seorang camat yang mensosialisasikan untuk dua periode,” jelas Dhabi

Ilyas-Endang

BACA JUGA:  Nasrul Abit: Transformasi Digital Dapat Memicu Model Bisnis Baru di Sumbar

“Kami juga membawa alat bukti ke Bawaslu yang tak bisa dielakkan lagi, karena alat bukti itu membuktikan memang memang ada kegiatan sistematis dan terstruktur seperti yang saya katakan tadi,” tambah Dhabi.

Dalam jumpa pers itu Tim Advokasi pasangan Panca-Ardani juga memperlihatkan bukti-bukti temuan mereka terkait pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana Ilyas Panji Alam.

BACA JUGA:  Nasrul Abit: Transformasi Digital Dapat Memicu Model Bisnis Baru di Sumbar

Seperti beras dalam kemasan bertempel wajah Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, masker yang dicetak wajah Ilyas Panji Alam dan rekaman video saat Ilyas Panji Alam mengajak calon wakilnya Endang Putra Utama saat pelantikan pengurus organisasi karang taruna di salah satu kecamatan di Ogan Ilir.

Dhabi juga membawa bukti dari sebuah lembaga survei yang sempat beredar di media sosial yang menyatakan bahwa calon bupati petahana Ilyas Panji Alam mendapat apresiasi positif bahkan hingga di atas 90 persen  dari masyarakat pasca pembagian bantuan sosial Covid-19 tersebut.

Tim Advokasi Ilyas-Endang Pilih Jalur Hukum

Sementara Ketua Tim Advokasi pasangan Ilyas-Endang Firli Darta diminta tanggapan terkait jumpa pers tersebut mengatakan silahkan saja tim advokasi pasangan calon nomor satu berpendapat demikian.

Yang jelas, pasangan Ilyas-Endang sudah menempuh jalur hukum dan ia mengajak untuk menunggu proses hukum.

BACA JUGA:  Desy Ratnasari Akui Diusia ke 46 Belum Temukan Pria Bakal Jadi Suaminya

“Silahkan saja mereka berpendapat demikian, kita menghormati pendapat hukum masing-masing, tetapi kita sudah menempuh jalur hukum dan semuanya nanti akan kita serahkan pada proses hukum,” kata Firli Darta saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Firli menambahkan, pendaftaran gugatan hukum paslon petahana Ilyas-Endang sudah dilakukan pada tanggal 13 Oktober lalu.

Hanya saja Firli tidak mau menjelaskan apakah pendaftaran dilakukan di Mahmakah Agung ataupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan.

BACA JUGA:  Rizal Ramli Sebut Warna Asli Gatot Nurmantyo Mulai Kelihatan

“Kalau soal itu (mendaftar ke MA atau PTUN) biarlah isu yang berkembang, nanti kita akan ada press release langsung nanti,” pungkas Firli.

Seperti diberitakan pasangan calon bupati Ogan Ilir petahana Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama didiskualifikasi oleh KPU Ogan Ilir karena terbukti melakukan pelanggaran adminstrasi sesuai pasal 71 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Atas keputusan itu pasangan Ilyas-Endang dikabarkan mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung.

Sumber: kompas.com

loading...