POLITIK

Konser Musik Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Dinilai Konyol

Konser Musik
Konser musik saat kampanye pasangan calon kandidat Pilkada 2020 di tengah pandemi virus Corona diperbolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu menurut KPU sudah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menuturkan, aturan PKPU terkait konser musik ini telah menyesuaikan UU Pilkada. “Bentuk-bentuk kampanye sudah diatur di situ, tentu KPU tak bisa mengubah dan meniadakannya,” ujar Raka Sandi.

BACA JUGA:  Gibran: Pilkada Ditunda atau Tidak, Keputusan Ada di KPU, Bukan di Bapak Saya

Sekalipun konser musik diizinkan, KPU tetap minta kepada semua paslon dan timnya untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan selama masa kampanye. Selain itu, jumlah peserta juga dibatasi maksimal 100 orang.

“Ada maksimal 50, ada maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya,” kata Raka Sandi.

Keputusan KPU ini dikritisi oleh berbagai pihak, mulai dari Satgas COVID-19 hingga anggota DPR RI. Deputi I Sistem dan Strategi BNPB Benardus Wisnu Widjaja mempertanyakan alasan KPU tetap memperbolehkan konser diadakan.

BACA JUGA:  Pasangan Calon Kepala Daerah yang Lolos Mengikuti Pilkada 2020 Diumumkan Melalui Website

Wisnu menilai konser musik justru dapat menimbulkan kerumunan, bahkan berpotensi terjadi penularan virus corona. “Lalu soal masih ada perbolehkan konser musik dan lomba di Pasal 63. Ini perlu diantisipasi karena ada pengumpulan massa dan arak-arakan. Ini perlu diantisipasi,” kata Wisnu.

Sekalipun diperbolehkan KPU, BNPB bakal tetap menyiagakan Satgas di daerah-daerah untuk memastikan protokol kesehatan tetap disiplin dijalankan.

BACA JUGA:  Kandidat Pilkada 2020 Diminta Mendagri Gunakan Media Daring dan Medsos untuk Kampanye

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta agar rencana kampanye dengan menggelar konser musik dihindari. “Sebaiknya dihindari meskipun Undang-undang membolehkan. Apalagi di PKPU sudah diatur maksimal kampanye terbuka maksimal 100 orang,” ujar Saan.

Menurutnya, kampanye melalui konser musik juga berpotensi menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga, bisa meningkatkan penyebaran corona.

Bahkan, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas menganggap konser musik di tengah pandemi corona kurang masuk akal untuk dilakukan. Sebab, kata dia, KPU tak akan mampu mencegah kerumunan terjadi dalam konser.

BACA JUGA:  Gelar Konser Dangdut di Tengah Pandemi Covid-19, Wakil Ketua DPRD Tegal Diperiksa Polisi

“Ini memang agak konyol. Konser di masa pandemi. Bagaimana akan mencegah kerumunan,” kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu.

Kemudian, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai konser musik tak selalu harus mendatangkan orang secara fisik. Menurutnya, asalkan ada infrastruktur internet yang memadai, konser bisa digelar secara virtual.

“Konser musik boleh saja dilaksanakan secara virtual. Namun apakah 270 wilayah pilkada memiliki infrastruktur internet? Dan sejauh mana warga pemilih teredukasi dengan sistem virtual,” kata Kamrussamad.

BACA JUGA:  Satgas Penanganan Covid-19: Aktivitas Politik dalam Pilkada Agar Tidak Abaikan Protokol Kesehatan

Ia juga menyarankan agar KPU melakukan sosialisasi soal penjabaran Pasal 63 Ayat 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tersebut. Sehingga, aturan soal konser di Pilkada 2020 bisa dipahami seluruh masyarakat dan peserta pemilu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sebaiknya konser musik dihindari dalam pelaksanaan kampanye pilkada di tengah pandemi. “Kalau saya sendiri sih berpendapat sebaiknya konser-konser seperti itu ya sebaiknya dihindarkan,” ujar Dasco.

BACA JUGA:  Bawaslu Menganggap Pemilihan Gubernur Sumbar Paling Rawan dari Berbagai Konteks

Dasco meminta KPU tetap memperhatikan situasi daerah sebelum memberikan izin adanya konser musik selama masa kampanye, jika KPU masih ingin mengizinkan. Salah satunya melihat zona kerawanan virus corona di daerah tersebut.

“Jadi memang itu ada peraturan KPU yang menyatakan boleh melakukan konser musik. Namun, terlebih lagi dalam penyelenggaraannya tidak hanya peraturan KPU, di situ harus ada izin penyelenggaraan dan lain-lain,” pungkas Dasco.

loading...