Beranda NASIONAL Korban Banjir DKI Jakarta Gugat Anies Baswedan Karena Dinilai Lalai Dalam Mengatasi...

Korban Banjir DKI Jakarta Gugat Anies Baswedan Karena Dinilai Lalai Dalam Mengatasi Banjir

Warga Jakarta yang menjadi korban banjir sebagian berniat akan mengajukan gugatan class action. Gugatan ini akan dihimpun oleh Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta. Setelah semua terkumpul, barulah gugatan diajukan ke pengadilan.

Anggota Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta, Diarson Lubis, mengungkapkan akan membuka kesempatan bagi warga yang ingin menggugat sampai Kamis (9/1/2020). Hingga saat ini sudah ada 300 warga yang melapor.

“Rencana kami sampai Kamis paling lama. Kita validasi data besok, kalau sudah memenuhi, daripada kelamaan,” jelas Diarson, Selasa (7/1/2020).

Tim Advokasi kata Diarson akan mengelompokkan laporan-laporan warga sesuai dengan kategorinya masing-masing. Karena, ada warga yang ingin menggugat disebabkan rumahnya terendam, kendaraan terendam, tempat usaha terendam, dan sebagainya.

Diakatakan Diarson, warga paling banyak melaporkan soal permasalahan rumah mereka terendam banjir. Laporan-laporan warga yang masuk melalui surel tersebut juga akan divalidasi oleh Tim Advokasi dengan metode wawancara. Di pelaporan, warga juga diminta untuk menyertakan data diri, bukti (foto), serta uraian kejadian.

Tim Advokasi berencana akan mendaftarkan gugatan pada Jumat (10/1/2020). Ditegaskan oleh Diarson bahwa gugatan kepada Pemprov serta Gubernur dilayangkan karena beberapa alasan. “Pertama, keprihatinan pada musibah banjir,” ujar Diarson.

Sementara yang Kedua, kata Diarson untuk mengadvokasi bahwa warga Jakarta berhak untuk dilindungi oleh penyelenggara negara, dalam hal ini Pemprov DKI.

Diarson menyebutkan gugutan class action tersebut dilayangkan lantaran Anies dinilai lalai dalam mengatasi banjir. Apalagi, tidak ada pemberitahuan informasi terkait imbauan banjir hingga proses penganan pasca banjir bagi korban yang dianggapnya tidak memuaskan.

“Masyarakat harus diadvokasi soal itu, karena bagaimanapun warga negara kan bayar pajak,” ujarnya.

Lalu bagaimana reaksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggenai gugatan tersebut? Ternyata Anies belum mau berkomentar terkait rencana gugatan dari warga korban banjir. “Nanti dulu, nanti dulu,” ujar Anies di kantor Menko PMK, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

BACA JUGA:  Pasien Sembuh dari Covid-19 Bertambah 4.545 Orang

Sedangkan, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Biro Hukum DKI Jakarta. Pemprov DKI akan menghadapi gugatan ini. “Tadi sudah dibahas. Itu nanti biro hukum yang menjawab. Iya dibahas. Tapi yang terkait hukum nanti biro hukum. Kami kan teknis,” ujar Juaini.

Sementara, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menyampaikan bahwa adanya rencana warga menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akibat banjir di Ibu Kota. Kata Prasetio, wajar apabila masyarakat menggugat karena mereka merasa rugi atas bencana yang terjadi.

“Itu (rencana gugatan) hak masyarakat yang merasa dirugikan,” ujar Prasetio.

Politisi PDIP ini menjelaskan, selaku pemerintah daerah, Pemprov DKI yang dipimpin Anies merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengupayakan supaya banjir tidak terjadi. Namun, banjir besar melanda usai malam pergantian tahun pada Rabu 1 Januari 2020.

“Pemerintah kan menanggulangi permasalahan, istilahnya (menggunakan) keuangan rakyat ya, dia mengelola keuangan (untuk menyelesaikan masalah kota),” ujar Prasetio.

Prasetio pun mengemukakan, secara pribadi, ia tidak terlalu melihat DKI melakukan antisipasi yang baik atas masalah yang terjadi berulang di Ibu Kota. “Saat banjir kemarin itu, situasinya kok kayaknya tidak cepat tanggap. Tanggap daruratnya pemerintah daerah tidak terlihat,” pungkas Prasetio.

loading...