HUKUM

KPK Konfirmasi Bukti Elektronik Percakapan Kasus Suap Eks Komisioner KPU Wahyu ke Hasto

Bukti elektronik percakapan kasus dugaan suap penggantian antar waktu (PAW) yang menjadikan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan akan dikonfirmasi oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada dua saksi yaitu Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, dan seorang petugas keamanan kantor Hasto, Nurhasan.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, bukti elektronik itu merupakan percakapan yang didapat tim satgas penindakan saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1).

“Jadi itu ada barang bukti elektronik yang ditemukan oleh KPK, dan tentunya itu kan ada isinya (percakapan). Nah itu lah isinya yang dikonfirmasi. Percakapan tentunya lebih fokus antar para tersangka,” ujar Fikri, Rabu (26/2/2020).

Namun, Fikri enggan menjelaskan lebih detail isi percakapan tersebut. Karena, proses penanganan perkara masih berlangsung hingga saat ini. Fikri menyampaikan percakapan itu dapat terlihat dalam peradilan keempat tersangka tersebut.

“Tentu, tidak bisa kami sampaikan secara detailnya. Tetapi nanti di persidangan akan dibuka seluas-luasnya oleh jaksa penuntut umum yang akan menyidangkan perkara keempat tersangka ini,” kata Fikri.

Penyidik kata Fikri juga mendalami proses mekanisme penetapan anggota legislator melalui mekanisme PAW. Pendalaman itu dilakukan melalui permintaan keterangan Komisioner KPU Evi Novida Ginting.

“Khususnya terkait bagaimana sih kemudian mekanisme pergantian ketika ada calon legislatif yang meninggal, suaranya dikemanakan dan seterusnya,” ujar Fikri.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Dia diduga kuat telah menerima suap dari caleg PDI-P, Harun Masiku. Upaya itu dilakukan Harun untuk menjabat sebagai senator. Dalam memuluskan tunjuannya, Harun dibantu oleh dua kader PDI-P, yakni Agistiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri.

BACA JUGA:  Heboh di Media Sosial Cover Majalah Tempo “Dalam Bayang-Bayang Luhut”

Wahyu diduga telah meminta uang sebesar Rp900 juta kepada Harun untuk dapat memuluskan tujuannya. Permintaan itu dipenuhi oleh Harun. Kemudian pemberian uang dilakukan secara bertahap dengan dua kali transaksi, yakni pada pertengahan dan akhir Desember 2019.

Pemberian pertama, Wahyu menerima Rp200 juta dari Rp400 juta yang diberikan oleh sumber yang belum diketahui KPK. Uang tersebut diterimanya melalui Agustiani di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Kedua, Harun memberikan Rp850 juta pada Saeful melalui seorang stafnya di DPP PDI-P. Saeful kemudian memberikan Rp150 juta kepada Dony Tri Istiqomah selaku advokat. Adapun sisa Rp700 juta diberikan kepada Agustiani, dengan Rp250 juta di antaranya untuk operasional dan Rp400 juta untuk Wahyu.

Namun upaya Wahyu menjadikan Harun sebagai anggota DPR RI pengganti Nazarudin tak berjalan mulus. Hal ini lantaran rapat pleno KPU pada 7 Januari 2020 menolak permohonan PDI-P untuk menetapkan Harun sebagai anggota lewat mekanisme PAW. KPU bertahan menjadikan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.

Namun demikian, Wahyu tak berkecil hati. Dia menghubungi Dony dan menyampaikan tetap berupaya menjadikan Harun sebagai anggita DPR. Pada 8 Januari 2020, Wahyu meminta uang yang diberikan Harun kepada Agustini Tio Fridelina. Namun saat hendak menyerahkan uang tersebut kepada Wahyu, penyidik KPK menangkap Agustiani dengan barang bukti Rp400 juta dalam bentuk Dolar Singapura.

Sebagai pihak penerima, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Harun dan Saeful selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-m1 KUHP.

BACA JUGA:  Usulan Yasonna Kandas, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pembebasan Untuk Koruptor

Comments

comments

loading...