Beranda POLITIK KPU: Meski Pandemi Covid-19 Kampanye Terbuka Pilkada 2020 Tetap Bisa Digelar

KPU: Meski Pandemi Covid-19 Kampanye Terbuka Pilkada 2020 Tetap Bisa Digelar

KPU
Ketua KPU, Arief Budiman menjelaskan alasan kampanye terbuka di saat pandemi Covid-19 tetap bisa digelar namun dengan peserta terbatas.

Ketua KPU ini menyebut ketentuan kampanye diatur dalam undang-undang dan tak bisa dihilangkan. Metode kampanye tersebut menurut Arief Budiman tidak dibatalkan, artinya KPU masih membolehkan rapat umum.

BACA JUGA:  Gatot Nurmantyo dan Hanafi Rais Disebut akan Jadi Ketum dan Sekjen Partai Umat

“Bahwa UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mengubah metode kampanye, tidak dibatalkan. Ketentuan itu masih tertuang di dalam undang-undang,” ujar Arief usai mengikuti ratas bersama Presiden Jokowi yang disiarkan akun YouTube Setpres, Selasa (8/9/2020).

Arief mengatakan, merujuk aturan itu KPU kemudian mencari jalan tengah. Hasilnya, kampanye tetap digelar namun dengan jumlah dan peserta terbatas.

BACA JUGA:  Nasrul Abit: Peran Ninik Mamak di Sumbar Harus Diperkuat

“Maka KPU tentu tidak bisa menghilangkan metode-metode kampanye yang telah ditentukan dalam undang-undang. Tetapi KPU kemudian mengatur seluruh metode kampanye yang diperbolehkan UU itu harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19,” ujarnya.

Maka, kata Arief jumlah peserta kampanye terbuka dibatasi maksimal 100 orang. Serta jumlah kegiatan kampanye dibatasi satu kali untuk pemilihan tingkat kabupaten/kota dan dua kali pertemuan untuk pemilihan gubernur.

BACA JUGA:  Gatot Nurmantyo dan Hanafi Rais Disebut akan Jadi Ketum dan Sekjen Partai Umat

“Itulah mengapa pada saat rapat umum kita atur jumlah pertemuan fisik, atau kehadiran fisik dibatasi, bahkan seluruh kegiatan kampanye itu, seluruh metode kampanye itu ketentuan awalnya agar dilakukan secara daring,” jelas Arief.

“Barulah kemudian tidak bisa dilakukan secara daring maka diatur dengan menetapkan protokol kesehatan termasuk pembatasan kehadiran tadi secara fisik maksimal hanya boleh 100 orang kalau rapat umum, kalau pertemuan terbatas maksimal 50 orang,” ujarnya.

BACA JUGA:  Nasrul Abit: Peran Ninik Mamak di Sumbar Harus Diperkuat

Arief mengungkapkan, KPU berupaya mengatur agar pelaksanaan Pilkada saat pendemi ini tidak menjadi tempat penularan virus Corona. Dia menegaskan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin.

“Itu yang kemudian diatur dan untuk menyelenggarakan pemilihan kepada daerah di tengah pandemi supaya tidak menyebar virus COVID-19 maka dibutuhkan kepatuhan dari seluruh pihak. Penyelenggara harus patuh, peserta pemilu harus patuh dan pemilihnya juga harus patuh,” pungkasnya.

loading...