Beranda EKONOMI KSPSI Minta Menteri Keuangan Jangan Bikin Gaduh dengan Menaikkan Cukai Rokok

KSPSI Minta Menteri Keuangan Jangan Bikin Gaduh dengan Menaikkan Cukai Rokok

Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen pada 1 Januari 2020, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Terutama bagi tenaga kerja di segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang merupakan industry padat karya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku khawatir dengan kenaikan cukai rokok ini. “Kami mendesak Menteri Keuangan tidak membuat gaduh dengan mengeluarkan kebijakan yang merugikan industri dan buruh,” ujarnya, Sabtu (5/10/2019).

Pimpinan buruh se-ASEAN ini meminta kepada pemerintah agar kenaikan tarif cukai rokok buatan tangan tidak melebihi dari kenaikan cukai rokok buatan mesin. Khususnya untuk golongan SKT yang menyerap tenaga kerja paling besar.

Andi Gani mendorong penggabungan batasan produksi rokok buatan mesin Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Alasannya, perusahaan rokok besar asing multinasional masih memanfaatkan tarif cukai yang murah untuk merebut pasar.

Dengan melakukan penggabungan ini menurut Andi Gani, akan menciptakan aspek keadilan dalam berbisnis di industri hasil tembakau, terutama akan melindungi pabrikan rokok kecil untuk bersaing langsung dengan pabrikan rokok besar asing.

“Pabrik multinasional yang punya SPM dan SKM itu harus digabung. Supaya produksi SPM dan SKM nanti jadi naik,” ujarnya.

Kenaikan tarif cukai rokok, mulai 1 Januari 2020 sebesar 23 persen menimbulkan keresahan bagi tenaga kerja yang kini berada di sector industri ini. Tak hanya mengatur kenaikan tarif cukai rokok, pemerintah juga mengatur harga jual eceran (HJE) rokok. Kenaikan harga jual eceran rokok ditetapkan sebesar 35 persen.

loading...