Beranda POLITIK Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Paslon Pilkada akan Didiskualifikasi

Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Paslon Pilkada akan Didiskualifikasi

Protokol Kesehatan Covid-19
Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang banyak terjadi pada pasangan calon dalam Pilkada 2020 mulai diberi peringatan keras oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mendagri mulai jengah terkait banyaknya pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi ini yang  dilakukan pasangan calon. Tito menegaskan kemungkinan membuat aturan untuk mendiskualifikasi calon yang melanggar protokol kesehatan.

BACA JUGA:  Gatot Nurmantyo dan Hanafi Rais Disebut akan Jadi Ketum dan Sekjen Partai Umat

“Jadi, selain teguran, kami juga sudah sampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi. Itu bisa saja terjadi, misalnya membuat PKPU atau aturan lain yang diperlukan,” ujar Tito usai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) membahas Pilkada 2020 di kantor Kemenkopolhukam, Rabu, (9/9/2020).

Bahkan Mendagri telah mengeluarkan 56 surat teguran kepada bakal calon kepala daerah inkumben yang melakukan pengumpulan massa. Di luar calon inkumben, teguran dikeluarkan oleh Bawaslu kepada bapaslon.

BACA JUGA:  Nasrul Abit: Peran Ninik Mamak di Sumbar Harus Diperkuat

Pada catatan Bawaslu, terdapat 243 bapaslon yang diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19 selama masa pendaftaran calon pilkada 2020. Tahapan pendaftaran berlangsung pada 6-9 September 2020.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan dugaan pelanggaran terbanyak, yakni bapaslon membawa arak-arakan saat mendaftar menuju kantor KPUD setempat.



BACA JUGA:  Gatot Nurmantyo dan Hanafi Rais Disebut akan Jadi Ketum dan Sekjen Partai Umat

Selain itu, kata Fritz, ditemukan bakal calon tidak patuh terhadap PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mewajibkan bapaslon untuk menyerahkan hasil swab test Covid-19. Jajaran Bawaslu daerah menemukan 75 bapaslon tidak menyerahkan hasil swab test ke KPU setempat.

“Sangat banyak jajaran kami didaerah menemukan masalah atau kasus pada tahapan pendaftaran bapaslon. Bahkan melanggar yang telah diatur di PKPU,” jelas Fritz.

loading...