Beranda NASIONAL Mahfud MD: Kalau Terbukti Cacat, Bisa Saja UU Cipta Kerja Itu Dibatalkan

Mahfud MD: Kalau Terbukti Cacat, Bisa Saja UU Cipta Kerja Itu Dibatalkan

Mahfud MD
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja apabila ada cacat formal dalam prosesnya.

Kata Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi juga pernah membatalkan seluruh isi undang-undang meski yang diuji materi cuma beberapa pasal saja.

Mahfud MD menyampaikan hal itu pada saat menceritakan pengalamannya ketika menjadi Ketua dan anggota MK periode 2008-2013 serta 2008-2013.

“MK waktu zaman saya pernah membatalkan seluruh UU Badan Hukum Pendidikan, itu hanya diuji tiga pasal. Tapi, karena formalitas dan jantungnya salah, maka dibatalkan semua satu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Zaman Pak Jimly Asshiddiqie juga begitu UU KKN, dibatalkan. Itu bisa saja MK melakukannya,” ujar Mahfud pada video YouTube Karni Ilyas Club.

Mahfud juga meminta DPR RI agar menjelaskan kepada masyarakat apakah ada kesimpangsiuran terkait tebal halaman UU Ciptaker yang berubah-ubah setelah disahkan ketok palu dalam paripurna pada Senin (5/10/2020) lalu.

“DPR harus menjelaskan sesudah ketuk palu itu apa yang terjadi, kan di luar pemerintah,” ujarnya.

Sebab, Mahfud mengaku memiliki naskah UU Cipta Kerja sebanyak enam versi. Memang, dari eksekutif atau pemerintah ada empat versi. Begitu beredar di masyarakat, kata dia, banyak diprotes sehingga diubah versi pemerintah sebelum masuk ke DPR.

“Sesudah masuk ke DPR juga berubah pasal sekian, memang berubah terus. Memang yang agak serius harus dijawab DPR, sesudah palu diketok itu apa benar berubah atau hanya soal teknis,” ujarnya.

Mahfud mendengar memang tidak berubah. Menurut dia, semula dicetak dengan font tertentu lebih besar dan spasi lebih besar menjadi 1.035 halaman. Namun, setelah font dikecilkan menjadi 812 halaman.

BACA JUGA:  Anies Baswedan Dinyatakan Positif Covid-19

Nah, apakah ini benar atau tidak itu nanti dicocokkan saja sesuai dokumen yang ada. “Kalau terpaksa juga benar terjadi itu, kan berarti cacat formal. Kalau cacat formal, MK bisa membatalkan,” jelasnya.

loading...
Apa Tanggapan Anda Tentang Media Ini?