NASIONAL

MUI: Sulit Diterima Akal Sehat Kumpul di Masjid Dilarang, Tapi Mal hingga Bandara Bebas

MUI
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengungkapkan ada beberapa hal yang sangat sulit diterima dengan akal sehat strategi pemerintah dalam usaha memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) yang belum dapat diprediksi secara pasti kapan berakhirnya.

Sekjen MUI ini mengatakan, di satu sisi petmerintah tegas dalam menghadapi masalah, tapi di sisi lain longgar sehingga usaha untuk membendung dan menghentikan penyebaran virus Corona secepatnya menjadi terkendala.

“Ini disebabkan adanya ambivalensi sikap dari pemerintah yang tegas dengan rumah ibadah, tapi tidak tegas dengan lainnya,” ujar Sekjen MUI, Anwar Abbas, Minggu (17/5/2020).

Dikatakan oleh Anwar, bagi MUI setelah melihat dan mengkaji tentang virus Corona ini serta bahaya dan dampak buruk serta kemudaratan yang bisa ditimbulkannya.

MUI telah mengeluarkan fatwa agar umat Islam di daerah tidak melaksanakan salat Jumat dan salat berjemaah lima waktu serta salat tarawih di masjid maupun musala, dan mengimbau mengerjakannya di rumah saja.

Fatwa MUI ini kata Anwar oleh pihak pemerintah tampak sangat diperhatikan dan dipegang kuat sebagai dasar untuk mencegah orang untuk berkumpul ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat dan salat berjamaah. Dirinya merasa ini merupakan tindakan yang benar.

“Tapi yang menjadi pertanyaan mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid, tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, di mal-mal, di bandara, di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik serta di tempat-tempat lainnya,” ungkap Anwar.

Bahkan Anwar mengaku mendengar di beberapa daerah para petugas dengan memakai pengeras suara mengingatkan masyarakat untuk tidak berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat Jumat dan salat jemaah serta tarawih di masjid karena berbahaya.

BACA JUGA:  Anies Baswedan Dapat Dukungan Semua Fraksi di DPRD DKI Jakarta

“Tetapi di wilayah dan daerah yang sama tidak ada petugas yang dengan pengeras suara mengimbau masyarakat di pasar, di mal, di jalan, di bandara, di kantor dan di pabrik dan sebagainya mengingatkan mereka supaya tidak berkumpul-kumpul karena berbahaya,” jelasnya.

Terkait hal ini menurut Anwar, tentu saja telah mengundang tanda tanya di kalangan umat, apalagi melihat pihak pemerintah dan petugas tahunya hanya melarang dan itu mereka dasarkan kepada fatwa MUI.

Padahal dalam fatwa MUI yang ada dijelaskan bahwa di wilayah atau daerah yang penyebaran virusnya terkendali umat Islam bisa menyelenggarakan salat Jumat dan salat berjamaah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada.

“Tetapi pemerintah dan petugas tetap saja melarang tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang ada sehingga terjadilah adu mulut di antara masyarakat dengan petugas di daerah tersebut,” ujar Anwar.

Anwar mengatakan, sebenarnya umat dan masyarakat diyakini akan bisa menerima apa yang disampaikan dan diinginkan oleh pemerintah dan petugas di mana mereka tidak boleh berkumpul untuk melakukan salat Jumat dan berjemaah di masjid karena berbahaya, asal pemerintah dan petugas benar-benar konsisten dalam menegakkan aturan yang melarang semua orang untuk berkumpul-kumpul di mana saja tanpa terkecuali.

Dikatakan Anwar, penegakkan larangan itu seharusnya tidak hanya untuk berkumpul di masjid saja tapi juga di pasar, di mal, di jalan, di terminal di bandara di kantor-kantor, pabrik-pabrik, industri dan lain-lain yang tujuannya adalah agar kita bisa memutus mata rantai penularan virus ini secara cepat.

“Jika pemerintah dan petugas bisa bersikap seperti itu tentu kegelisahan dan keresahan di masyarakat tidak akan ada karena semua kita sudah tahu bahaya dari virus tersebut,” ujarnya.

BACA JUGA:  Menkes Terawan Trending di Twitter, Ada yang Ungkit Harta Kekayaannya Capai Rp 90 Miliar

Tetapi karena yang terjadi tidak seperti itu, kata Anwar maka akhirnya masyarakat menggerutu dan mencaci maki pemerintah dan petugas dengan berbagai ucapan yang tidak enak untuk di dengar.

“Kita tentu saja jelas-jelas tidak mau dan tidak ingin hal itu terjadi karena bagaimanapun juga kita tentu tidak mau pemerintah dan petugas tidak dihormati, tetapi karena ada ironi dan kenyataan-kenyataan yang paradoks di dalam tindakan pemerintah dan petugas tersebut akhirnya itulah yang terjadi,” kata dia.

Untuk itu, Anwar menyarankan, ke depan untuk kebaikan dan terciptanya ketenangan dalam masyarakat, maka pemerintah harus bisa mengevaluasi kebijakan dan tindakannya yang ada selama ini untuk kemudian membuat aturan yang jelas serta menegakkan dan memberikan perlakuan yang sama untuk semuanya.

“Kecuali untuk hal-hal yang memang sangat penting, sehingga semua elemen masyarat dapat dengan ikhlas menerimanya sehingga mereka benar-benar hormat serta tunduk dan patuh kepada ketentuan yang ada dengan sebaik-baiknya,” jelasnya (WE)

loading...