NASIONAL

Renovasi Gereja Ditolak di Kepulauan Riau, Jokowi Minta Tindak Tegas Masyarakat yang Intoleran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak termasuk Menteri dan Kapolri turun tangan terkait kasus penolakan renovasi gereja oleh warga di Kepulauan Riau. Keributan terjadi akibat dipicu kesalahpahaman karena warga menduga pihak Gereja Katolik Paroki Santo Joseph ingin melakukan pembangunan.

Gereja sebelumnya memang telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, sejumlah massa yang menolak renovasi mendatangi gereja dan melakukan protes keras.

Ternyata, sebelumnya gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang atas izin renovasi gereja yang dikeluarkan Pemkab Karimun. Gugatan diajukan Aliansi Peduli Karimun (APK). Mereka tidak setuju gereja yang berusia hampir 100 tahun itu direnovasi total di lokasi saat ini, karena menilai gereja itu sebagai ikon daerah situ.

“(APK) menolak IMB itu dan menuntut supaya Pak Bupati mencabut IMB. IMB itu kan sudah keluar tiga bulan lalu. permohonannya sudah dari delapan tahun. Setelah IMB keluar, ada pihak masyarakat yang tidak sepakat dilakukan renovasi total di situ. Karena keluar dari pelabuhan itu kan nampak gereja itu, jadi dianggap mengubah ikon,” ujar Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto dikutip dari detik.com, Kamis (6/2/2020).

Loading...

“Dan dari pihak pemerintah sudah menawarkan dilakukan relokasi. Gereja ditawarkan lahan lebih luas. Dan gereja lama bisa diperbaiki dan dijadikan sebagai cagar budaya karena memiliki nilai sejarah,” ujarnya.

Setelah adanya keributan ini, polisi kemudian menggelar dialog. Terakhir, kemarin, Selasa (11/2), Kementerian Agama melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN.

Ormas Katolik Vox Point Indonesia (VPI) juga sudah mengkomunikasikan perkara ini ke Kementerian Agama. Mereka berharap agar renovasi gereja itu terus berjalan.

BACA JUGA:  Luhut Pandjaitan: Tidak Dibolehkannya Tenaga Kerja China Masuk Indonesia Kita Kehilangan US$500 Juta

“Kami sudah memiliki IMB tetapi ternyata aga gerakan yang mengatakan dari forum umat Islam bersatu yang menginginkan ada relokasi. Hal itu tentunya bagi kita, kita kan ingin negara adalah negara yang Pancasila, negara hukum semuanya kan berdasarkan hukum,” ujar Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handoyo Budhisejati di Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Handoyo menuturkan IMB Gereja Katolik Paroki Santo Joseph yang sudah terbit itu sempat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun dia berharap pembangunan tetap dijalankan dan meminta semua pihak yang menyoalkan renovasi gereja itu agar duduk bersama. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“Artinya kita sudah mau berkompromi, bertoleransi juga. Tapi kita memohon juga agar ini ayolah kita berjalan bersama. Apa yang menjadi masalah ini kita bicara. Kementerian Agama bisa turun tangan,” jelas Handoyo.

Polemik ini pun membuat Presiden Jokowi angkat bicara, Jokowi langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis dan Menko Polhukam Mahfud Md turun tangan. Jokowi juga meminta Idham dan Mahfud menindak kelompok atau masyarakat yang intoleran.

“Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri tegas ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat.

“Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan. Jangan sampai intoleransi ada,” tambahnya.

BACA JUGA:  Jakarta Kembali Terpapar Banjir, Anies Ditagih

Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menegaskan Polri akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Dia mengatakan Polri akan mempersiapkan segala hal demi menjaga ketertiban masyarakat beragama.

“Terkait dengan apa yang dikatakan Pak Presiden, tentu nanti akan kami tidaklanjuti. Namun teknisnya seperti apa, nanti akan dibahas,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono dikutip dari detikcom.

Comments

comments

Loading...
loading...