POLITIK

PDIP Selalu Keok di Sumbar, Benarkah Ini Penyebabnya?

PDIP
Megawati
Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang dinilai telah menyinggung masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) beberapa waktu lalu dikaitkan dengan pencapaian Partai Banteng itu di Ranah Minang. Sejak pemilu legislatif langsung, PDIP sulit menang di Sumbar.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qadari menilai ada data terkait pencapaian PDIP sejak Pileg 2004. Menurutnya, angka pencapaian PDIP selalu di bawah rata-rata nasional.

PDIP

“Jadi, PDIP pada (Pemilu) 2004 di Sumbar untuk nasional itu dapat 3,5 persen. Tahun 2009 4 persen, kemudian 2014 itu membaik 7,6 persen. Lalu, 2019 turun lagi menjadi 4,9 persen. Jadi, memang performance PDIP di Sumatera Barat ini di bawah rata-rata nasional,” ujar Qadari dikutip dari WE.

Dia pun menganalisis faktor penyebabnya. Menurut dia, PDIP selalu keok karena Sumatera Barat adalah basis Muhammadiyah atau Islam modernis. Sementara, basis sosial politik di Indonesia itu ada dua, yaitu santri kemudian nonsantri.

BACA JUGA:  Gibran: Pilkada Ditunda atau Tidak, Keputusan Ada di KPU, Bukan di Bapak Saya

“Santri itu ada dua, yaitu santri tradisional adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Dan, santri modernis adalah Muhammadiyah,” lanjut Qadari.

Pun, ia menambahkan bukti Sumbar memang identik dengan Islam modernis yaitu parpol yang melekat seperti PAN (Partai Amanat Nasional) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) selalu moncer di Ranah Minang. Bahkan, perolehan suara dua parpol itu di Sumbar lebih tinggi dibandingkan di tingkat nasional.

“Sebaliknya partai yang berbasis santri tradisional yaitu NU dan PKB itu bahkan lebih rendah dari PDIP,” jelasnya.

BACA JUGA:  Pasangan Calon Kepala Daerah yang Lolos Mengikuti Pilkada 2020 Diumumkan Melalui Website

Berbeda dengan basis sosial untuk PDIP yang dinilai Qadari tak sesuai dengan Sumbar. Ia menyebut PDIP bagian nonsantri atau dari kalangan abangan.

“Kalau kita bicara PDIP ini kan nonsantri garis miring abangan. Jadi, basis sosial di Sumbar ini tidak kompatibel dengan PDIP,” tuturnya.

Respons PDIP

PDIP
Kapitra Ampera

Merespons analisis Qadari, politikus PDIP Kapitra Ampeta hanya menjawab santai. Bagi dia, Qadari hanya tukang survei yang tak ada hubungannya dengan pernyataan Puan Maharani.

Kapitra menekankan selama ini, PDIP hanya sering memberikan dukungan terhadap kader dari parpol lain yang maju di Pilkada Sumbar. Salah satunya seperti mengusung Mulyadi di Pilgub Sumbar yang notabene yang bersangkutan adalah kader Partai Demokrat.

Selain itu, memang PDIP tak memenuhi syarat untuk mengusung sendiri pasangan calon. Maka itu, PDIP mesti berkoalisi dengan parpol lain.

“Toh, yang didukung PDIP adalah bukan kader sendiri. Itu koalisi PAN, Demokrat dan sebagainya,” tutur Kapitra

BACA JUGA:  Anggota DPRD Palembang dari Fraksi Golkar Ternyata Jadi Bandar Narkoba

Polemik pernyataan Puan Maharani jadi perbincangan politik nasional. Ucapan putri sulung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu dinilai menyinggung rakyat Sumbar. Pernyataan Puan disampaikan saat acara PDIP memberikan rekomendasi dukungan ke duet Mulyadi-Ali Mukhni untuk maju ke pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” ujar Puan dalam pernyataannya itu.

loading...