NASIONAL

Penunjukan Iman Brotoseno Sebagai Dirut TVRI Disorot Publik, Rekam Jejaknya Berbau Pornografi

Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno kini bikin heboh menyusul ulah Iman di media sosial mengenai latar belakang pekerjaan digelutinya sebelum ditunjuk menjadi Dirut.

Dewan Pengawas LPP TVRI diminta segera mengambil sikap terkait penunjukan Iman Brotoseno sebagai Direktur Utama LPP TVRI, hal itu dinilai perlu dilakukan Dewan Pengawas

“Tentu saja, reaksi publik tak bisa diabaikan begitu saja. Perlu ada penjelasan, klarifikasi, dan lain-lain. Minimal teguran keras atau bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku,” ujar Pengamat perilaku ruang media sosial Bagus Sudarmanto dikutip dari merdeka.com, Jumat (29/5/2020).

Bagus mengungkapkan, kelakuan yang dituai oleh Dirut TVRI Iman sudah menjadi resiko dari konsekuensi jabatan publik. Termasuk pola perilaku bermedsosnya yang telah dianggap menyimpang oleh publik.

“Apapun yang diunggah pasti menuai reaksi. Kalau twitnya buruk, reaksi negatif yang diperoleh. Sebaliknya jika twitnya baik, akan dapat pujian,” jelasnya.

Bagus mengimbau bahwa jabatan Dirut TVRI adalah public figure maka harus memiliki tuntutan standar tanggung jawab sosial di atas rata-rata mayoritas masyarakat.

“Celakanya TVRI tengah dilanda masalah yang jadi sorotan publik beberapa bulan terakhir. Hal ini semakin memicu derasnya kecaman, publik kecewa, marah, dan menumpahkannya kepada sosok tersebut. Kalau ujung-ujungnya, dianggap tidak layak dan ada tuntutan untuk diganti, jadi wajar saja,” ujar Bagus.

“Suka tidak suka, karut marut diselingkar pergantian pejabat TVRI ini, membuat citra TVRI sebagai lembaga penyiaran publik plat merah kian terpuruk. Sedih, mengingat di pundak TVRI tersemat tanggung jawab sebagai pemersatu bangsa dengan jaringannya yang luas dan merata di Indonesia,” tandasnya.

Sedangkan, Iman Brotoseno kini telah jadi perbincangan panas di jagat media sosial Twitter. Bahkan tangkapan layar (screen shot) status Iman di akun Twitternya beredar.

Isinya beragam kalimat tak pantas yang berbau pornografi. Latar belakang Iman yang dulu pernah menjadi penulis majalah pria dewasa juga dipersoalkan. Dianggap tak pantas menjadi pejabat publik.

Misalnya, Iman dikritik oleh beberapa warganet soal terungkapnya cuitan masa lalu dirinya. Dalam cuitannya, Iman menuliskan beberapa hal, salah satunya:

“Akhirnya kita menemukan bagaimana mempersatukan negeri. Ya dengan Bokep,” cuit akun @imanbrt tertanggal 21 November 2013.

Iman Brotoseno

Pendukung Jokowi

Iman Brotoseno pada Pilpres lalu juga dikenal sebagai pendukung Joko Widodo, bahkan pada akun twitternya ia pernah menulis tantangan terhadap Sumatera Barat (Sumbar) untuk merdeka, karena ia menganggap Sumbar masih tergantung dari pusat.

“Yakin Sumbar mau merdeka. Bagaimana mau bayar gaji, belanja daerah dsb ? Kalau selama ini 70 % anggaran dari pusat. Semen Padang mau dinasionalisasi ?” tulis Iman pada akun Twitter-nya @imanbr.

Kemudian Iman mengatakan, keinginan merdeka Sumbar karena kepentingan elit dan tidak memikirkan rakyat.

Iman Brotoseno

“Jangan karena ego elit, justru rakyat jadi susah. Waktu PRRI, Hatta mengatakan itulah mereka tidak mau mendengar kami, lebih suka mendengar mamak Sumitro, mamak Simbolon,” tulisnya.

Iman kemudian menulis, keinginan Sumbar merdeka akan merugikan rakyatnya sendiri. “Masakan harus terulang, rakyat jadi korban karena elit elit lebih suka mendengar mamak Prabowo, mamak Sandi,” tulisnya.

Hidayat Nur Wahid Kritik Pemilihan Iman Brotoseno

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik pemilihan direktur utama (Dirut) pengganti antar waktu TVRI oleh Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI, Iman Brotoseno. Dia mengatakan, pemilihan itu tidak mempertimbangkan Ketetapan MPR RI mengenai etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dewas tidak mempertimbangkan rekam jejak Iman Brotoseno, yang pernah menjadi kontributor majalah dewasa Playboy Indonesia,” ujar HNW dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5).

HNW menuntut Dewas TVRI memberikan penjelasan secara gamblang, soal alasan pemilihan Iman. Bahkan, jika perlu langsung merevisi keputusannya, jika menyadari terdapat kekeliruan.

HNW mempertanyakan rekam jejak komprehensif calon Dirut, yang dinilainya luput dari perhatian dalam pemilihan. “Memperhatikan rekam jejak sangat penting, karena Dirut TVRI merupakan jabatan publik yang sangat strategis dan dibiayai oleh APBN,” ujarnya.

Politikus PKS itu mengingatkan, setiap penyelenggara negara harus tunduk pada TAP MPR RI VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

“Di dalam TAP MPR itu, salah satu poinnya adalah pentingnya etika sosial dan budaya, yaitu dengan perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu. Yakni malu berbuat kesalahan, dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa,” jelasnya.

HNW menilai, rekam jejak Dirut baru TVRI tersebut tidak menggambarkan apa yang diamanatkan dalam TAP MPR. Apalagi, menurut HNW, mulai dari Pemimpin Redaksi hingga beberapa model majalah tersebut pernah diproses secara hukum terkait delik kesusilaan.

HNW yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI itu menilai, pengangkatan Dirut PAW TVRI dengan rekam jejak seperti itu, tidak sesuai dengan budaya beragama di Indonesia.

Hal itu berpotensi membuat gaduh dan resah masyarakat, di tengah pandemi Covid-19.

“Masyarakat semestinya dibantu dengan hadirnya kebijakan-kebijakan yang membanggakan dan menenteramkan. Agar menguatkan religiusitas dan harapan, serta kepercayaan pada institusi negara, yang akan berkontribusi mengatasi Covid-19,” ujarnya.

loading...