POLITIK

Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Pemilih dan Penyelenggara

Pilkada Serentak
Pilkada Serentak telah diputuskan oleh Pemerintah bersama DPR, dan KPU untuk diselenggarakan  pada 9 Desember 2020 mendatang.

Keputusan penyelenggaraan Pilkada Serentak ini dihujani kritik banyak pihak, terutama pegiat pemilu. Risiko besar terkait kemungkinan jatuhnya korban jiwa baik pemilih dan penyelenggara akibat Covid-19 menjadi alasannya.

Keputusan ini berdasarkan hasil rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI, 27 Mei 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 juga mendukung keputusan tersebut.

Sementara, perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemerintah dan Penyelenggara Pemilu terkesan kurang peduli terhadap kondisi faktual. Bahwa hingga saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19, korban meninggal dunia kurvanya terus bertambah. Belum menunjukkan kecenderungan melandai, apalagi berakhir.

Berdasarkan data, 28 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, jumlah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 mencapai 687 orang. Sehingga, totalnya menjadi 24.538 orang secara nasional.

“Keputusan melanjutkan tahapan pilkada di tengah pandemi Covid-19, dengan masa persiapan yang sangat sempit adalah keputusan yang mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu,” ujat Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil, dikutip dari merdeka.com, Kamis (28/5/2020).

Pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah itu juga disebut belum memiliki kerangka hukum yang sejalan dengan protokol penanganan Covid-19. Perpu Nomor 2/2020 sama sekali tidak mengatur pelaksanaan pilkada yang menyesuaikan pelaksanaan tahapan yang sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.

Pelaksanaan pilkada mesti menggunakan mekanisme normal, sebagaimana diatur di dalam UU Pilkada. Jika kesimpulan rapat antara DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu meminta pelaksanaan pilkada menggunakan protokol Covid-19, tentu dibutuhkan kerangka hukum yang cukup, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis.

Fadli Ramadhanil mengatakan untuk menyiapkan kerangka hukum, dibutuhkan waktu yang cukup. Sementara, keputusan untuk memulai kembali tahapan pilkada pada 15 Juni 2020, jelas membuat waktu mempersiapkan kerangka hukum untuk melaksanakan pilkada dengan protokol Covid-19 tidak cukup.

“Akibatnya akan sangat berbahaya. Kualitas pilkada bisa menurun. Derajat keterwakilan pemilih menjadi tidak maksimal. Ini jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pilkada itu sendiri,” pungkasnya.

loading...