POLITIK

Pilkada Solok Mulai Memanas, Rumah Pribadi Cawabub Yulfadri Disegel Orang Suruhan Epyardi Asda

Pilkada Solok Mulai Memanas
Pilkada Solok mulai memanas, rumah pribadi Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin yang merupakan juga Cawabub Solok pada Pilkada 2020, disegel sekelompok orang diduga suruhan dari mantan Anggota DPR RI, Epyardi Asda, yang kini juga tengah menjalani proses pencalonan dirinya sebagai Bupati Solok pada Pilkada mendatang.

Rumah kediaman pribadi Yulfadri Nurdin yang berlokasi di kelurahan Simpang Rumbio Kota Solok disegel sekelompok oknum berseragam Laskar Merah Putih, dikutip dari beritanda1.com, Selasa (15/9/2020).

Pilkada Solok Mulai Memanas

Sebuah video yang berdurasi 1 menit 56 detik terkait peristiwa tersebut langsung beredar luas di media sosial dan membuat dinamika politik jelang Pilkada serentak 9 Desember 2020 kian memanas. Para pelaku memasang spanduk berukuran kecil dengan merek “Rumah Ini disegel Sampai Ada Pelunasan Hutang”.

BACA JUGA:  Bawaslu Menganggap Pemilihan Gubernur Sumbar Paling Rawan dari Berbagai Konteks

Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin membenarkan bahwa rumah yang disegel oleh sekelompok orang di kawasan kelurahan Simpang Rumbio, Kota Solok merupakan rumah pribadinya.

“Benar itu rumah pribadi milik saya, tadi baru tahu siang tadi, kabarnya sekitar pukul 02.00 WIB disegel,” ungkap Yulfadri Nurdin melalu telephon genggamnya kepada Beritanda1.com.

Pilkada Solok Mulai Memanas
Yulfadri Nurdin

Yulfadri tidak menampik, penyegelan rumahnya oleh sekelompok oknum tersebut terkait hutang piutangnya dengan Epyardi Asda. “Persoalan sebenarnya ada dulu utang piutang saya dengan beliau (Epyardi Asda), saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya,” terang Yulfadri Nurdin.

BACA JUGA:  Anggota DPRD Palembang dari Fraksi Golkar Ternyata Jadi Bandar Narkoba

Waktu itu, kata Yulfadri, dirinya tengah duduk sebagai Anggota DPRD Sumbar. Namun Epyardi Asda memintanya untuk maju sebagai Calon Bupati Solok pada Pilkada tahun 2015. “Namun waktu itu, saya bilang kalau saya tak punya uang. Dia bilang, biar saya bantu.

Setelah meninggalkan DPRD Sumbar dan konsen mengurus persiapan Pilkada, Epyardi Asda kembali menanyakan bagaimana persiapan Yulfadri, apakah ada persoalan dalam persiapan menghadapi Pilkada.” Waktu itu saya jawab, persoalannya uang, karena saya memang tak punya uang untuk bertarung di Pilkada. Saya maju karena dijanjikan bantuan,” terangnya.

BACA JUGA:  Nama Arief Poyuono Tak Ada Lagi di Jajaran Waketum Partai Gerindra

Namun Epyardi berdalih, pihaknya akan memberikan bantuan (lepas) jika Yulfadri maju sebagai calon Bupati. Sementara jika maju sebagai calon wakil Bupati, bantuan yang diberikan bersifat pinjaman. “Karena saya sudah terlanjur meninggalkan DPRD dan maju di Pilkada, pinjaman itu saya terima,” bebernya.

Yulfadri mengaku, bahwa pinjaman tersebut merupakan pinjamannya berdua dengan calon Bupati Gusmal, dengan nominal sebesar Rp. 1,3 Milyar. Pinjaman itu juga sudah dibayar melalui pinjaman Bank sebesar RP. 500 Juta, sementara Gusmal membayar Rp. 800 Juta setelah duduk jadi Bupati dan wakil Bupati Solok.

“Uang Rp. 500 juta yang menjadi tanggungan hutang saya waktu itu, langsung dihantarkan oleh pihak Bank kepada beliau (Epyardi Asda,”jelasnya

BACA JUGA:  Fahri Hamzah Kini Berada di Barisan Pendukung Anak dan Menantu Jokowi di Pilkada 2020

Sebelum penyegelan tersebut, Yulfadri mengaku juga pernah didatangi oleh oknum dari ormas tersebut ke rumah dinas. Ada sekitar 7 orang datang malam hari, namun tidak dilayani. “Waktu itu saya katakan kalau masalah hutang sudah saya bayar. Kalau pak Epy merasa belum, silahkan tempuh jalur hukum, tidak dengan cara begini,”cerita Wabup.

Atas tindakan tersebut, Wabup masih dalam pertimbangan dan konsultasi dengan pihak terkait. Menurutnya, jika memang ada pelanggaran hukum, bisa jadi akan dibawa ke ranah hukum.

“Masih dalam pertimbangan dan tengah konsultasi, bila memang ada pelanggaran hukum, nanti akan kita putuskan apakah akan dibawa ke ranah hukum atau tidak,” ujarnya.

BACA JUGA:  Hasto Kristiyanto: Meski di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Pilkada Tak Bisa Ditunda

Terkait  itu, Epyardi Asda mengatakan, pak Yul (Wabup) sudah lebih kurang 5 tahun hutangnya belum dibayar dan dikuasakan ke suatu organisasi untuk menagih. “Saya bikin surat kuasa untuk menagih, katanya mereka sudah datang tapi tidak pernah ditemui di rumah dinasnya, laporannya waktu ditagih dia lari dan kata-katanya tidak enak,” terang Epyardi Asda dikutip dari Klikpositif.

Menurut Epyardi Asda, dirinya hanya ingin kejelasan soal hutangnya itu.”Ketika dicari ke rumah bawah (Simpang Rumbio), dikabarkan rumahnya digembok terus dan tidak ada orang. Kalau dia (Yulfadri) ada i’tikad baik untuk bayar hutang, temuin dong orangnya, jelaskan masalahnya apa, jangan lari-lari,” terangnya.

Saat ditanya sampai kapan akan disegel, Epyardi Asda menyebutkan sampai nanti hutangnya dibayar. Penyegelan itu inisiatif dari orang yang diberi kuasa untuk menagih.

Melawan Hukum

Peristiwa tersebut praktis menimbulkan komentar beragam dari masyarakat hingga perantau. Salah seorang perantau Eddie Muras, SH,MH menyebutkan, tindakan Epyardi Asda menyegel rumah Wakil Bupati Solok melalui kuasanya tersebut, adalah perbuatan melawan hukum.  Perbuatan tersebut juga sangat memalukan sebagai salah satu Kandidat Calon Bupati Solok karena melakukan tindakan tercela dan melawan hukum.

BACA JUGA:  Gerindra: Sandiaga Uno Tim Sukses Pemenangan Menantu Jokowi pada Pilkada 2020

“Apakah Epyardi Asda tidak tahu aturan hukum terkait hutang piutang??. Jika memang ada, tidak ada hak dan kewenangannya menyegel rumah tinggal orang. Karena Epyardi Asda bukanlah instansi pengadilan,”ujarnya.

Perantau Nagari Kacang kecamatan X Koto Singkarak  menegaskan, perbuatan pemilik lokasi wisata Chinangkiek dengan main hakim sendiri tersebut, sudah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. “Untuk itu kami menghimbau hentikan tindakkan ini. Selesaikankanlah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,”kata Sekjen DPP Solok Saiyo Sakato (S3) ini.

BACA JUGA:  15.000 Warga Thailand Tuntut Reformasi Politik

Eddie Murras berharap, Epyardi Asda belajar dari kejadian tersebut sebagai introspeksi diri. “Itulah sebabnya kami berusaha mengingatkannya dari pada dia (Epyardi Asda) terjerat dalam tindak pidana, terutama tindak pidana Pilkada. Apalagi Epyardi Asda dan Yulfadri Nurdin sama sama kandidat pada Pilkada nanti,” pungkasnya.

loading...