Beranda NASIONAL Prabowo Tunjuk 2 Eks Tim Mawar Sebagai Pejabat di Kemenhan, Kini Jadi...

Prabowo Tunjuk 2 Eks Tim Mawar Sebagai Pejabat di Kemenhan, Kini Jadi Polemik

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menunjuk dua orang eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Kebijakan Prabowo ini mendapat sorotan dari Lembaga Amnesty International Indonesia, sebab dua nama pejabat yang ditunjuk Menhan merupakan eks anggota Tim Mawar.

Dua orang yang ditunjuk Prabowo itu diantaranya Brigader Dadang Hendrayudha yang diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Brigjen TNI Yulius Selyanus menduduki posisi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

BACA JUGA:  Inilah Hasil Akhir Seleksi CPNS BNPB Tahun Anggaran 2019, Selengkapnya Baca Di Sini

Pengangkatan yang dilakukan Prabowo ini sontak mengundang polemik di tengah masyarakat, sebab berdasarkan putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 menunjukkan ada 11 eks anggota Tim Mawar yang dijatuhi hukuman, termasuk diantaranya Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai dua nama yang diangkat Menhan sebagai pejabat baru pernah berkaitan erat dengan Tim Mawar dan penculikan aktivis tahun 1997.

Usman Hamid juga menilai pergantian pejabat yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto telah melanggar janji pemerintahan Joko Widodo terkait penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu.

Prabowo
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid
BACA JUGA:  Hasil Seleksi CPNS Formasi 2019 Diumumkan Besok

“Dengan Langkah Menhan tersebut, maka Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini,” ujar Usman Hamid, Jumat (25/9/2020).

Presiden kata Usman Hamid, baru saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seorang yang pernah terlibat tindak kejahatan manusia termasuk penghilangan paksa, oleh komisi hak asasi manusia Indonesia sendiri.

“Jokowi telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan era Soeharto. Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Kota Padang Jadi Daerah Tertinggi Aktif Covid-19 di Indonesia

Terkait hal tersebut, Amnesty International Indonesia menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu harus diselidiki secara menyeluruh.

“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan,” jelas Usman Hamid.

“Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yg ditetapkan pada era Reformasi. Mereka yg terlibat pelanggaran ham seharusnya tidak diberikan posisi komando di Militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan,” tandasnya.

loading...