NASIONAL

Selalu Jegal Kebijakan Anies, NasDem Ingatkan Luhut Jangan Berlagak Seperti Perdana Menteri

Politisi NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan bahawa kebijakan yang sudah diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk menghentikan pengoperasian bus antarkota antarprovinsi (AKAP) adalah tidakan yang tepat.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem ini mengungkapkan seiring dengan makin peningkatan jumlah kasus positif corona di Indonesia, maka perlu ada pengawasan ketat terhadap mobilitas masyarakat.

NasDem
Politisi NasDem, Ahmad Sahroni

Bahkan politisi NasDem ini mengingatkan agar pemerintah memprioritaskan keselamatan warga disbanding mempertimbangkan ekonomi.

“Keselamatan warga paling penting. Karenanya, jika memang kebijakan yang diambil pemerintah adalah untuk Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB), enforcement-nya harus dipertegas. Misalnya, melalui peran polisi yang lebih aktif dalam mendisiplinkan warga yang masih suka kumpul-kumpul,” ujar Sahroni, Selasa (31/3/2020).

Namun, kebijakan yang sudah diambil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menghentikan pengoperasian bus antarkota antarprovinsi (AKAP) justru ditunda oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan.

Sahroni mengaku mendukung kebijakan Gubernur Anies untuk menghentikan operasional bus AKAP namun akhirnya kebijakan ini ditunda Luhut. Padahal, menurut Sahroni hal ini penting sekali demi menghindari penyebaran corona ke daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan yang lebih terbatas dibanding Jakarta.

“Pak LBP (Luhut) jangan kayak Perdana Menteri Indonesia. Ini kondisi sudah darurat. Pemerintah sudah harus betul-betul memikirkan keselamatan warganya,” ujar Sahroni.

Sahroni juga mengingatkan Luhut untuk bertindak seperti halnya Presiden Ghana Akufo Addo yang ketika mengumumkan kebijakan partial lockdown di Ghana. Presiden Ghana, menyebut tahu cara menghidupkan kembali perekonomian, tapi tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali manusia.

“Apakah pemerintah kita sudah ada pertimbangan seperti itu?” ujar Sahroni.

ROY SURYO: Presiden Tidak Singkron dengan Bawahannya

NasDem
Roy Suryo Mantan Politisi Demokrat

Sementara mantan politisi Demokrat Roy Suryo juga menyoroti pembatalan rencana penghentian operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP), bus antar jemput antar provinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta.

BACA JUGA:  Haedar Nashir Cemaskan Kebijakan Pemerintah, Masjid Ditutup Pintu Mal Terbuka Lebar

Roy mengatakan, ada ketidaksinkronan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan jajarannya dalam antisipasi percepatan arus mudik di tahun 2020 di tengah wabah virus corona.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas, Senin (30/3), Kepala Negara sempat menyinggung dalam delapan hari terakhir ada 876 armada bus membawa penumpang sebanyak 14 ribu orang dari Jabodetabek. Karena itu, Jokowi meminta hal ini menjadi perhatian yang serius guna menekan angka penularan virus corona.

“Presiden Jokowi saja siang tadi mengatakan bahwa 14 ribu orang mudik dengan bus, yang berpotensi bahaya penularan Covid-19,” ujar Roy, Selasa (31/3/2020).

Roy melihat kebijakan ini telah diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberikan perintah langsung ke Dishub DKI Jakarta membuat larangan operasional sejumlah bus.

Namun, hal tersebut baru akan dilakukan, pemerintah pusat melalui pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan kebijakan tersebut.

Roy kemudian mempertanyakan soal sinkronisasi Jokowi dan jajarannya. “Goodbener DKI Jakarta Mas Anies Baswedan sudah tegas akan menyetop operasi bus AKAP, kok malahan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) membatalkan? Harusnya yang dibatalkan itu TKA China!” pungkasnya.

INFO VIRUS CORONA KLIK DI SINI 

Comments

comments

loading...