NASIONAL

Yusril Ihza Mahendra: Penerapan Pembatasan Sosial Beskala Besar yang Ditetapkan Jokowi Cacat

Yusril Ihza Mahendra
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan opsi yang ditempuh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menetapkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan darurat sipil, memiliki cacat.

Yusril Ihza Mahendra menyoroti landasan hukum PSBB sebagai jurus Jokowi dalam mengatasi pandemi virus Corona yang kian mengganas di Indonesia.

Menurut Yusril, Ihza Mahendra, PSBB yang diterapkan Jokowi memiliki “cacat” atau lebih tepatnya kurang maksimal. “Semuanya serba tanggung,” ujar Yusril pada Minggu (5/4/2020).

Komentar Yusril Ihza Mahendra ini rupanya didasari oleh tiga undang-undang yang dimiliki Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

"
"

“Ketiga Undang-Undang itu sangat tidak memadai untuk menghadapi wabah Corona ini. Tetapi Pemerintah tidak mau terbitkan Perppu,” ungkap Yusril.

Yusril juga mengatakan bahwa Jokowi perlu menerbitkan Perppu untuk menghadapi wabah Corona. Ini berkaitan dengan belum adanya perundang-undangan yang mengatur soal sanksi pelanggar pembatasan sosial semacam ini di Indonesia.

“Soal sanksi, Permenkes memang tidak bisa disalahkan. Sanksi pidana misal, pelanggarnya dipenjara 1 tahun, atau dikurung 3 bulan, atau didenda Rp 1 miliar, itu hanya bisa diatur dalam UU. PP saja tidak bisa mengatur sanksi pidana, apalagi Permen (Peraturan Menteri Kesehatan). Nah, celakanya UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini. Itu sebabnya sejak lebih sebulan yang lalu saya katakan sebaiknya Presiden terbitkan Perppu yang komprehensif untuk menghadapi Corona,” jelas mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini.

Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Namun Yusril menekankan bahwa saat ini negara membutuhkan aturan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam PSBB, terutama mengenai sanksi tegas.

BACA JUGA:  Doni Monardo: Covid-19 Hanya Bisa Dihadapi dengan Kepemimpinan yang Kuat dari Kepala Daerah

“Dalam Permenkes diatur tentang keharusan daerah bekerjasama dengan aparat keamanan dalam hal ini polisi. Tetapi, apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU, kecuali diberlakukan karantina wilayah. Sekarang ini Kapolri sudah keluarkan maklumat, tetapi maklumat itu sejatinya adalah sebuah ‘pengumuman’ tentang sesuatu, bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, dan seterusnya,” pungkas Yusril.

Comments

comments

loading...