Jakarta,Indeks News – Kebijakan pemutihan BPJS Kesehatan yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Program tersebut dinilai bukan hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat, tetapi juga pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan akses kesehatan yang adil.
Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah tepat dan visioner.
“Ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga pemerintah menjalankan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan akses kesehatan yang sama dan adil,” ujar Hasanuddin , Minggu (9/11).
Hasanuddin meyakini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo memiliki kemampuan anggaran yang memadai untuk menjalankan program ini. Karena itu, ia mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemutihan BPJS Kesehatan tersebut.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Menurutnya, pengawasan ketat dari lembaga keuangan dan penegak hukum sangat penting agar program ini tidak disalahgunakan.
“Pemerintah harus melibatkan BPK, PPATK, dan KPK untuk mengawasi data pengguna BPJS yang akan diputihkan secara rinci,” kata Hasanuddin.
Langkah tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk mencegah kesalahan data atau potensi kecurangan dalam proses pemutihan peserta BPJS.
“Ini untuk menghindari kesalahan data pengguna yang terkena kebijakan pemutihan atau adanya permainan data yang merugikan masyarakat,” pungkas Hasanuddin.
Kebijakan pemutihan BPJS Kesehatan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan akses layanan kesehatan universal dan memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan tanpa diskriminasi.
