Demi memuluskan langkah cucu Presiden Soekarno, Hendra Rahtomo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ditengarai meminta calon anggota legislatif atau caleg terpilih di daerah pemilihan Jawa Timur VI, Sri Rahayu, mundur.
Tidak hanya Sri Rahayu, ternyata ada tiga politikus PDI...
PDI Perjuangan (PDIP) diharapkan berada di tengah kelompok oposisi kini justru terjebak di persimpangan jalan di antara pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Kelompok oposisi yang diharapkan memantapkan posisi di luar pemerintahan, kini ditenggarai akan bergabung ke dalam koalisi.
Hal ini makin...
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut pantas diberi rapot merah untuk kinerjanya. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Pansus Haji DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar.
Marwan Jafar bahkan mengatakan Yaqut Cholil Qoumas tidak pantas menjadi Menteri Agama....
Vote calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang pilihan Anda di sini. Dua pasang calon yang kini siap bersaing memperebutkan posisi sebagai orang nomor satu di Kota Padang kini kian menghangatkan suasana politik di tengah masyarakat.
Pasangan petahana Hendri...
Suhartina Bohari dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati oleh KPU Maros, Sulawesi Selatan karena positif narkoba.
Awalnya, Suhartina Bohari tetap dipilih oleh Chaidir Syam sebagai pasangan calon bupati-wakil bupati Maros yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Namun, belakangan, Suhartina...
Vote Gubernur dan wakil Gubernur Sumbar pilihan Anda di sini. Dua pasang calon yang kini siap bersaing memperebutkan posisi sebagai orang nomor satu di Sumbar kini kian menghangatkan suasana politik di tengah masyarakat.
Pasangan Mahyeldi dan Vasco akan bersaing dengan...
Langkah pasangan Adi Gunawan – Romi Siska sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati akhirnya dijegal di Pilkada Dharmasraya, Sumatera Barat.
Kandasnya perjuangan pasangan Adi Gunawan – Romi Siska untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah akibat Partai Keadilan Sejahtera batal...
Airin Rachmi Diany menyatakan dirinya sempat diminta mundur oleh seseorang dalam Pilkada Banten 2024. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan tersebut diminta tidak mencalonkan diri dalam kontestasi politik itu demi kepentingan yang lebih besar.
"Ada permintaan untuk 'kalau bisa enggak maju...
Anies Baswedan mendatangi kantor DPD PDIP Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024). Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta terlihat datang didampingi mantan politikus PDIP Boy Sadikin dan orang dekatnya Tom Lembong.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga terlihat di...
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep masih memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telat menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terkait batasan umur bakal calon kepala daerah.
Terbukanya peluang Kaesang Pangarep ini diungkapkan...
Peluang putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk mengikuti Pilkada 2024 masih terbuka.
Terbukanya peluang Kaesang Pangarep ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Meskipun dia memastikan, DPR tidak akan mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang (UU)...
Nasib Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 belum aman. Megawati Soekarnoputri mempertanyakan alasan banyak permintaan datang padanya untuk mengusung Anies.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati menyampaikan hal tersebut usai pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDI...
Politisi Gerindra Habiburokhman disambut dengan lemparan botol air mineral oleh massa aksi demo menolak revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis, 22 Agustus 2024.
Pelemparan ini terjadi pada saat anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi sinyal akan mematuhi revisi UU Pilkada yang kini tengah dilakukan DPR RI.
Anggota KPU RI Idham Kholik mengatakan, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon kepala...
Revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Badan Legislasi DPR RI dinilai oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) W. Riawan Tjandra sebagai produk cacat hukum kronis dan batal lantaran tak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik...