Sidang pemakzulan kedua Donald Trump tidak akan dimulai sampai bulan depan di bawah kesepakatan yang dicapai antara Senat Demokrat dan Republik.
DPR Demokrat akan mengirim artikel pemakzulan “menghasut pemberontakan” ke Senat pada hari Senin.
Tetapi sidang tidak akan dimulai sampai minggu 8 Februari, memungkinkan pengacara Donald Trump dua minggu untuk membangun pembelaan.
Demokrat menuduh mantan presiden itu menghasut kerusuhan 6 Januari yang mematikan di Capitol AS.
DPR pekan lalu menuduh Trump menghasut kekerasan Capitol, membuka jalan bagi persidangan Senat. Dia akan menjadi mantan presiden AS pertama yang diadili oleh Senat.
Tidak ada presiden yang pernah dihukum dalam proses seperti itu, dan jika Donald Trump terbukti bersalah, dia bisa dilarang menjabat di masa depan.
Persidangan keduanya akan dimulai hampir setahun setelah Senat membebaskannya dari tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Kasus itu terkait tuduhan dia menekan Ukraina untuk membantu menyerang Joe Biden dan putranya.
Masa jabatan Trump berakhir pada hari Rabu dan dia segera meninggalkan Washington, mengabaikan pelantikan penggantinya Joe Biden.
Anggota Senat dari Demokrat Chuck Schumer mengatakan pada hari Jumat bahwa DPR akan menyampaikan artikel pemakzulan pada hari Senin.
“Senat akan melakukan sidang pemakzulan Donald Trump. Ini akan menjadi sidang penuh. Ini akan menjadi sidang yang adil,” kata Schumer di lantai Senat.
Tindakan Trump menjelang kerusuhan adalah inti dari kasus ini. Presiden saat itu mengatakan kepada pengunjuk rasa di dekat Gedung Putih untuk “secara damai dan patriotik” membuat suara mereka didengar saat mereka bersiap untuk berbaris menuju gedung Capitol AS, yang menampung Kongres AS. Dia juga menyuruh mereka untuk “bertarung sekuat tenaga”.
Perwakilan pemimpin Senat Partai Republik Mitch McConnell mengatakan dia senang Schumer telah menyetujui permintaannya untuk lebih banyak waktu selama fase pra-persidangan, dan bahwa persidangan akan dimulai pada 9 Februari.
Sebuah pernyataan mengatakan: “Terutama mengingat proses yang cepat dan minimal di DPR, Partai Republik memastikan langkah Senat selanjutnya akan menghormati hak-hak mantan Presiden Trump dan proses hukumnya, lembaga Senat, dan kantor kepresidenan.
“Tujuan itu telah tercapai. Ini adalah kemenangan karena proses dan keadilan.”
