Pemakzulan

Jakarta, Indeks News — Penggugat dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka layak dimakzulkan jika terbukti menggunakan ijazah palsu. Pernyataan tegas itu disampaikan Dokter Tifa usai menerima salinan ijazah...

Indeks News – Suara warga Pati kian nyaring menggema. Di tengah derasnya hujan kritik dan luka akibat kebijakan yang dianggap memberatkan, sekelompok besar warga Pati yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tengah menyiapkan langkah besar: menggelar demonstrasi langsung...

Indeks News - Rabu, 13 Agustus 2025 menjadi hari penuh gejolak di Kabupaten Pati. Sekitar 100 ribu massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati kantor bupati. Mereka menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya. Aksi yang diikuti sekitar...

Indeks News – Gelombang protes besar-besaran terhadap Bupati Sudewo melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).Puluhan ribu warga memadati Alun-Alun Pati menuntut pemakzulan Bupati Sudewo. Aksi ini dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga...

Indeks News — DPRD Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Keputusan itu diambil dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Pati pada Rabu (13/8), yang dihadiri seluruh fraksi partai politik. Seluruh partai politik...

Indeks News - Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti kepada Hasto Kristiyanto, abolisi kepada Tom Lembong, dan pengampunan terhadap Ongen Sengaji sebagai manuver politik berani yang berpotensi memicu benturan terbuka dengan lingkaran kekuasaan mantan...

Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat yang digagas oleh sejumlah tokoh ini mendesak DPR dan MPR segera memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.Desakan dari Petisi 100 ini adalah buntut dugaan pelanggaran konstitusional yangh dilakukan Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah...

Sidang pemakzulan kedua Donald Trump tidak akan dimulai sampai bulan depan di bawah kesepakatan yang dicapai antara Senat Demokrat dan Republik. DPR Demokrat akan mengirim artikel pemakzulan "menghasut pemberontakan" ke Senat pada hari Senin.Tetapi sidang tidak akan dimulai sampai minggu...