Habib Rizieq Shihab tidak mendapat izin untuk umrah. Karena statusnya masih bebas bersyarat maka Rizieq Shihab perlu mendapat izin dari Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Pusat.
Namun, permohonan izin umrah yang diajukan Habib Rizieq Shihab ke Bapas Jakarta Pusat ditolak, maka pihak Rizieq Shihab mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.
Gugatan tercatat dengan nomor perkara 339/G/2023/PTUN.JKT dan didaftarkan pada 28 Juli 2023. Dalam situs PTUN Jakarta, tidak tercantum isi gugatan maupun petitum yang diajukan Habib Rizieq.
Kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, membenarkan soal gugatan itu. Aziz menyebut bahwa Habib Rizieq masih perlu izin dari Bapas karena masih berstatus bebas bersyarat.
“Beliau pembebasan bersyarat dan saat ini masuk tahap ekspirasi,” kata Aziz kepada wartawan, Selasa (1/8).
“Rekomendasinya tidak diberikan oleh pihak Kejari Jakpus,” imbuh Aziz.
Aziz juga menyebut bahwa pihak Bapas sebenarnya sudah sangat baik dalam pelayanannya terhadap Habib Rizieq Shihab. Bahkan proaktif dan membantu dalam proses yang sedang dijalani Habib Rizieq.
“Ini yang menyebabkan kami sedang cari cara lain supaya tidak melibatkan pihak bapas dalam proses hukum ini, mudah-mudahan pekan depan ada update lagi,” ujarnya Aziz.
Aziz justru mempertanyakan Kejari Jakpus yang tidak memberi rekomendasi dengan alasan sulitnya pengawasan terhadap Rizieq Shihab bila umrah.
Aziz menyebut bahwa ada jaksa yang bertugas di perwakilan Republik Indonesia. Salah satunya di Arab Saudi, termasuk KBRI Riyadh. Hal itu yang membuat Aziz mempertanyakan alasan Kejari Jakpus tak memberi rekomendasi dengan alasan pengawasan.
“Kan alasan mengada-ngada dan lucu. Alasan yang membuat kesan bahwa Republik Indonesia bukan negara besar yang punya perwakilan di negara negara sahabat,” ujar Aziz.
Pihak Kejari Jakpus dan Bapas belum berkomentar terkait adanya gugatan Rizieq Shihab ini.
