Pemerintah Kota Padang menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data sebagai langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang lebih terukur, efektif, dan efisien. Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, menyatakan bahwa pemaparan data oleh BPS akan digunakan untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam mengatasi inflasi dan kemiskinan di Kota Padang.
“Melalui pemaparan ini, kita akan siapkan langkah konkrit yang akan dilakukan oleh Pemkot Padang,” ujar Andree saat berada di Kantor BPS Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Selasa (3/9/2024).
Lebih lanjut, Andree menekankan pentingnya kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BPS untuk mengoptimalkan penggunaan data dalam perencanaan dan pelaksanaan program. “Kita meminta OPD untuk memberikan informasi lebih lengkap dan belajar juga dengan BPS bagaimana cara mencari datanya. Kolaborasi ini penting untuk menekan angka kemiskinan dan inflasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Alfianto, memaparkan bahwa kegiatan EPSS bertujuan untuk meningkatkan kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap pentingnya data sektoral. “EPSS mengukur kematangan OPD dalam penyebaran statistik, yang semakin meningkatkan kepedulian terhadap data sektoral,” jelas Alfianto.
Alfianto juga mengungkapkan bahwa persentase penduduk miskin di Padang pada tahun 2024 adalah 4,06 persen, turun dari 4,17 persen pada tahun 2022. Sementara itu, inflasi pada bulan Agustus 2024 tercatat sebesar -0,03 persen, menunjukkan stabilitas harga yang baik. “Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Padang menunjukkan peningkatan yang positif dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan, transportasi, industri pengolahan, dan konstruksi sebagai penunjang utama. Pada tahun 2023, PDRB Kota Padang mencapai Rp79 triliun, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,54 persen, naik dari 4,31 persen pada tahun sebelumnya,” imbuhnya.
