Koalisi Masyarakat Sipil

Jakarta, Indeks News – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan pimpinan DPR RI yang mempersilakan masyarakat mengajukan judicial review terhadap Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab. Ketua YLBHI sekaligus anggota Koalisi Sipil, Muhammad Isnur,...

JAKARTA,Indeks News -  Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI dan pemerintah untuk menghentikan dugaan manipulasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kantor Indonesia Corruption Watch...

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis merespons soal pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak soal kekerasan oleh anggota TNI di Manado dan Boyolali.Maruli Simanjuntak menyebut tindakan anggotanya itu tidak bisa dibilang benar, tetapi dirinya punya hak untuk membela diri atas...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta maaf atas penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letnan Kolonel Adm Afri Budi Cahyanto, adalah langkah keliru. KPK mendapat desakan dari...