KUHP Baru

Jakarta, Indeke News - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan, menilai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru yang disahkan DPR RI pada 18 November 2025 memiliki celah besar dalam pengawasan aparat penegak hukum. Aturan yang akan...

Jakarta, Indeks News - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana memungkinkan vonis pidana kurungan atau penjara dikonversi menjadi pidana denda. Usulan ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward OS Hiariej...

Jakarta, Indeks News – Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana bersama pemerintah, Senin (24/11/2025). RUU tersebut ditargetkan dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede...

Jakarta, Indeks News – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana kepada Komisi III DPR RI. RUU ini disusun sebagai harmonisasi berbagai aturan dengan Kitab Undang-Undang Hukum...

Hotman Paris menyoroti KUHP baru terutama tiga pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja di sahkan DPR tersebut. Hotman mengatakan, terdapat tiga pasal pada KUHP baru itu di antaranya pasal 411 tentang perzinahan, pasal 422...

KUHP baru kini mengundang polemik usai disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 lalu. Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Fadhil Alfathan menilai bahwa, pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum...