Hak angket kini tengah diajukan oleh tiga fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) terhadap Gubernur Mahyeldi Ansarullah, terkait tanda tangannya pada surat sumbangan kepada pengusaha beberapa waktu lalu.
Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas menegaskan, ada tiga fraksi sedang mengajukan digelarnya hak angket yaitu Fraksi Demokrat, fraksi Gerindra dan fraksi PDIP-PKB-NasDem.
“Kita sepakat untuk mengajukan agar digelarnya hak angket terhadap Gubernur Sumbar, dengan persoalan surat sumbangan yang menghebohkan masyarakat Sumbar beberapa waktu belakangan,” ujar HM Nurnas, Selasa (14/9/2021).
Nurnas juga menjelaskan, penggunaan hak angket itu menyikapi situasi politik yang terjadi saat ini, terkait permintaan sumbangan partisipasi pihak ketiga yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
“Menyikapi persoalan ini agar tidak melebar serta mendapatkan kepastian hukum dan politik. Maka kita menggunakan hak pengawasannya,” jelas Nurnas.
Namun dia membantah, bahwa pengajuan hak angket ini sarat dengan kepentingan politik. Namun dia mengklaim ini merupakan kepentingan masyarakat banyak, agar mendapatkan titik terang, dan tidak menimbulkan kegaduhan.
“Kita enggak mau ada kegaduhan, maka kita lakukan hal ini, sehingga semua pihak bisa jelas memahami, dan kalau ada proses hukum maka kami akan melakukan rekomendasi untuk itu,” ujar Nurnas.
Pengajuan hak angket itu diserahkan kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi usai melaksanakan rapat paripurna pembahasan Ranperda di Sumbar.
Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan diamankannya lima orang oleh pihak kepolisian yang meminta partisipasi kepada pengusaha di Kota Padang, untuk penerbitan sebuah buku berbekal surat bertandatangan Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Hingga kini, pihak kepolisian sudah memeriksa puluhan orang terkait surat sumbangan tersebut, termasuk Sekdaprov Sumbar Hansastri.
