Pemerintah mendesak SPBU Vivo menaikkan harga BBM Revvo 89 yang hanya Rp 8.900 per liter. Desakan pemerintah ini dinilai oleh anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto sebagai tindakan lebay alias berlebihan.
Mulyanto mengatakan harga yang sudah ditetapkan SPBU Vivo bukan hak pemerintah untuk mengaturnya. Karena pemerintah tidak berhak dan berwenang mengatur harga bawah BBM non subsidi dari operator swasta.
“Ini berlebihan! Harga BBM yang murah itu kan menguntungkan masyarakat. Di tengah harga BBM subsidi Petalite RON 90 yang seharga Rp10.000 per liter,” ujar Mulyanto, Senin, (5/9/2022).
Mulyanto juga meminta pemerintah membuka data harga pokok produksi (HPP) BBM bersubsidi yang berlaku selama ini. Menurutnya terdapat keanehan terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dua hari lalu.
Sebab, pada saat yang sama, harga BBM nonsubsidi di Pertamina, Shell dan Vivo malah diturunkan, menyusul anjloknya harga minyak dunia.
Namun BBM jenis Revvo 89 yang tersedia di SPBU Vivo harga sebelumnya Rp 9.290 per liter malah turun menjadi Rp 8.900 per liter. Akibatnya masyarakat menyerbu SPBU Vivo.
Melihat perbedaan harga jual tersebut, ia meminta Pemerintah untuk menjelaskan, kenapa harga jual Pertalite yang bersubsidi malah lebih mahal dari BBM non subsidi Revvo 89.
“Ini kan janggal. Pemerintah harus dapat menjelaskan berapa harga pokok produksi (HPP) Pertalite ini yang sebenarnya. Masa harganya masih lebih mahal daripada harga BBM di SPBU swasta. Selisih harga ini pasti akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,” ujar Mulyanto.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar objektif menghitung harga pokok produksi dan harga keekonomian BBM, semestinya tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM jenis apa pun.
Terlebih, kata Mulyanto, harga minyak dunia terus anjlok hingga 89 dolar AS per barel. Sementara pemerintah dan DPR sudah sepakat menetapkan asumsi makro harga minyak dunia sebesar 100 dolar AS per barel.
“Artinya, fluktuasi harga minyak dunia masih dalam batas kemampuan anggaran negara. Dengan demikian Pemerintah tidak punya alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,” pungkasnya.
