Jakarta, Indeks News – Desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memanggil para pihak yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh semakin menguat. Langkah itu dinilai penting guna mengusut dugaanmarkup anggaran yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 triliun.
Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, menilai bahwa indikasi pembengkakan biaya proyek Whoosh semakin kuat jika dibandingkan dengan proyek kereta cepat di Arab Saudi yang biayanya jauh lebih murah.
“Ada beberapa pihak yang harus dievaluasi. Kontraktor yang terlibat, bagian pengadaan, negosiator dari Bank of China, serta para direktur empat BUMN yang ikut dalam penandatanganan kerja sama,” ujar Wildan kepada wartawan, Minggu (26/10/2025).
Menurut Wildan, DPR memiliki kewenangan politik dan hukum untuk memanggil seluruh pihak yang terlibat agar publik mengetahui duduk perkara sebenarnya dalam proyek kerja sama Indonesia–China tersebut.
Ia menambahkan, pembengkakan biaya proyek kemungkinan besar disebabkan oleh Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang tidak realistis dan berpotensi disisipi biaya tambahan tersembunyi.
“Markup harga tiap jenis pekerjaan bisa saja dilakukan sejak tahap penyusunan anggaran. Sekarang dengan adanya proyek kereta cepat Arab Saudi, tim evaluator punya pembanding yang jelas untuk mengukur kewajaran biaya Whoosh,” terang Wildan.
Wildan juga mengutip pernyataan mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan, yang pernah menilai proyek Whoosh tidak layak secara finansial (tidak visible) sejak awal.
“Dari penilaian faktual versi Pak Jonan, kita tahu ada perhitungan yang salah. Dengan panjang rute hanya 140 kilometer, nilai kontraknya kok bisa lebih dari Rp100 triliun. Seharusnya, pihak penyusun estimasi biaya langsung dievaluasi sebelum proyek dijalankan,” pungkas Wildan.
Publik kini menanti langkah tegas DPR RI untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Bank of China dan BUMN terlibat, guna memastikan transparansi penggunaan dana publik dan menegakkan prinsip good governance dalam proyek nasional strategis tersebut.
