Jakarta, Indeks News – Rotasi cepat sejumlah pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak boleh mengganggu agenda utama pemberantasan korupsi yang menjadi fokus institusi tersebut. Penegasan itu disampaikan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan dalam keterangan tertulis, (28/11/2025).
Menurut Ismail, polemik mengenai mutasi maupun rotasi jabatan semestinya tidak perlu dibesar-besarkan, terlebih jika prosesnya sudah sesuai aturan. “Ketimbang mempermasalahkan sesuatu yang sudah sesuai aturan, lebih baik semua pihak mengawal kinerja Kejagung dalam memberantas korupsi,” ujarnya.
Ismail menegaskan, saat ini Kejagung menjadi garda terdepan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi yang kian masif. Karena itu, ia mengingatkan bahwa kritik boleh saja diberikan, namun kebijakan yang sesuai aturan tidak seharusnya dipersoalkan. “Kita koreksi, tapi yang sudah benar jangan dipermasalahkan,” tegasnya.
Terkait mutasi yang disebut-sebut berlangsung super cepat, Ismail menjelaskan bahwa keputusan Jaksa Agung ST Burhanuddin masih berada dalam koridor manajemen karier maupun ketentuan kepangkatan yang berlaku di lingkungan Kejagung.
“Sejak Oktober lalu, mutasi dan promosi menyasar ratusan pejabat, bukan satu dua orang. Artinya, proses itu pasti melalui perencanaan dan pertimbangan yang sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan mutasi memiliki banyak tujuan. Mulai dari penyegaran organisasi, pengisian kekosongan jabatan, pemberian pengalaman kewilayahan, peningkatan motivasi kinerja, hingga mekanisme penghargaan atau sanksi.
“Kejaksaan itu lembaga besar yang sedang dipercaya publik. Tidak mungkin merusak diri dengan melakukan rotasi serampangan atas dasar nepotisme atau perkoncoan,” kata Ismail menutup pernyataannya.
