Anjuran poligami yang tercantum pada aturan partai kembali dicabut oleh Partai Keadilan Sosial (PKS). Padahal sebelumnya aturan yang dibuat PKS ini sempat membuat publik heboh.
Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS, Surahman Hidayat mengatakan pihaknya telah mencabut aturan Partai yang mempersilakan kadernya melakukan poligami bagi kader-kader yang mampu.
Aturan yang dicabut tersebut adalah Tazkirah Nomor 12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi. Salah satu poinnya anjuran poligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu.
“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia.” ujar Surahman, Senin (30/8/2021).
Surahman juga mengatakan pembatalan aturan itu dibuat dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola partai yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Ia mengatakan PKS sedang berfokus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, terutama anak-anak yatim. Pihaknya mengklaim sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat.
“Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi.” jelasnya
PKS sebelumnya telah mencanangkan program solidaritas tiga pihak yang mempersilakan kadernya melakukan poligami yang mampu secara ekonomi. Namun, syaratnya tetap harus mengutamakan janda.
Namun komunitas yang mengatasnamakan #SaveJanda mengecam program tersebut karena dinilai hanya akan memperburuk stigma janda.
Founder Komunitas #SaveJanda Mutiara Proehoeman mengatakan, program tersebut justru sangat merendahkan perempuan yang berstatus janda.
“Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka,” ujar Mutiara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9).
“Narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut,” ujarnya menambahkan.
Mutiara meminta agar semua pihak berhenti memposisikan perempuan sebagai objek. Ia menekankan, pernikahan bukan sebuah hadiah, apalagi pertolongan bagi perempuan.
