Hukum Nasional

Jakarta, Indeks News – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan dipersoalkan penetapan atau pembatalan tidak sah terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Menurut Jimly, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh tiga...

Jakarta, Indeks News – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Meski demikian, MK meminta DPR dan pemerintah untuk mengkaji dan merumuskan ulang regulasi tersebut agar lebih jelas dan...

Jakarta, Indeks News – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan dan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kapolri memastikan sebelum Perpol tersebut diterbitkan, Polri telah...

Jakarta,Indeks News - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa ketentuan mengenai restorative justice (keadilan restoratif) dalam KUHAP baru tidak boleh dijadikan celah untuk pemerasan warga yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Pernyataan ini disampaikan Habiburokhman menanggapi kekhawatiran koalisi...

Jakarta, Indeks News -  Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi momentum penting dalam mempercepat reformasi kelembagaan Polri. Putusan yang dibacakan pada 13 November 2025 itu mengabulkan seluruh permohonan uji...

Jakarta,Indeks News – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan dua buron kasus korupsi, Mohammad Riza Chalid dan Jurist Tan, kini dalam posisi sulit setelah paspor mereka resmi dicabut. Dengan status itu, keduanya hanya memiliki dua pilihan: kembali ke Indonesia atau overstay dan...