Jabatan Sipil

Jakarta, Indeks News – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengaku terkejut atas terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga negara. Jimly menyebut komisi yang dipimpinnya...

Jakarta, Indeks News – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai perbedaan pandangan antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Polri dan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 sebagai hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Hal tersebut...

Jakarta, Indeks News – Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi menuai polemik. Regulasi ini dinilai bermasalah karena mengatur penempatan anggota Polisi pada 17 kementerian dan lembaga sipil. Mantan...

Jakarta, Indeks News – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penempatan anggota polisi aktif di 17 kementerian...

Jakarta, Indeks News – Terbitnya Peraturan Kepolisian (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 dinilai mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Penilaian tersebut disampaikan Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi), Nurmadi H. Sumarta. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,...

JAKARTA, Indeks News - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud (12/12/2025). Menurut Mahfud, Perpol...

Jakarta, Indeks News -  Polri mengungkap data terbaru mengenai penugasan anggotanya di berbagai kementerian dan lembaga negara. Berdasarkan data resmi per 16 November 2025, terdapat 300 anggota Polri yang menduduki jabatan manajerial atau eselon di luar struktur kepolisian. Selain itu,...

Jakarta, Indeks News - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim kelompok kerja (Pokja) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Pembentukan tim ini diputuskan dalam rapat internal yang digelar untuk merumuskan...

Jakarta, Indeks News -  Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi momentum penting dalam mempercepat reformasi kelembagaan Polri. Putusan yang dibacakan pada 13 November 2025 itu mengabulkan seluruh permohonan uji...