KUHAP Baru

Jakarta, Indeke News - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan, menilai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru yang disahkan DPR RI pada 18 November 2025 memiliki celah besar dalam pengawasan aparat penegak hukum. Aturan yang akan...

Jakarta, Indeks News – DPR RI menyampaikan klarifikasi resmi atas sejumlah kritik dari organisasi masyarakat sipil terkait Undang-Undang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang baru disahkan. Sejumlah LSM seperti Amnesty International, ICJR, YLBHI, LBH Masyarakat, dan LBH Jakarta...

Jakarta, Indeks News – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan pimpinan DPR RI yang mempersilakan masyarakat mengajukan judicial review terhadap Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab. Ketua YLBHI sekaligus anggota Koalisi Sipil, Muhammad Isnur,...

JAKARTA, Indeks News -  Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan bahwa Kementerian HAM siap memfasilitasi masyarakat yang tidak puas dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP )yang baru disahkan DPR. Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati publik yang merasa...

Jakarta,Indeks News - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa ketentuan mengenai restorative justice (keadilan restoratif) dalam KUHAP baru tidak boleh dijadikan celah untuk pemerasan warga yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Pernyataan ini disampaikan Habiburokhman menanggapi kekhawatiran koalisi...