Indeks News – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, publik dihebohkan dengan tren pengibaran bendera One Piece, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera yang dikenal sebagai Jolly Roger ini berkibar di berbagai daerah dan viral di media sosial.
Fenomena ini memicu pro dan kontra. Di satu sisi dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif generasi muda, namun di sisi lain dinilai tidak pantas dalam konteks peringatan hari kemerdekaan nasional.
Menanggapi tren ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece selama dilakukan dalam semangat positif dan tidak menyalahi simbol kenegaraan.
“Kalau itu bagian dari ekspresi kreativitas komunitas, itu tidak ada masalah. Tapi jangan pernah menyandingkan atau mempersoalkan bendera Merah Putih dengan simbol lain,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa bendera Merah Putih adalah simbol negara yang sakral dan tidak bisa digantikan atau dipertentangkan dengan simbol apapun, termasuk simbol budaya pop.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, tetap membuka ruang untuk kreativitas anak muda, tetapi mengingatkan agar nilai nasionalisme dan penghormatan terhadap simbol negara tetap dijaga, apalagi di bulan Agustus yang penuh makna sejarah perjuangan bangsa.
Bendera One Piece: Simbol Kritik Sosial, Bukan Gerakan Politik
Sementara itu, platform pemantau media sosial Drone Emprit melakukan kajian terhadap percakapan publik mengenai fenomena bendera One Piece. Kajian ini dilakukan pada periode 26 Juli hingga 4 Agustus 2025, dengan total 14.182 mentions di berbagai platform seperti X, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, hingga media online.
Percakapan didominasi oleh emosi marah, khususnya terhadap respons pemerintah yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi.
Sebagian publik menganggap bendera One Piece sebagai simbol kritik terhadap ketimpangan sosial, ekonomi, dan struktural, bukan tindakan makar atau ideologis.
Ada juga publik yang mengapresiasi pengibaran bendera ini sebagai aksi damai dan kreatif.
Muncul tagar #SaatnyaGantiPrabowoGibran, namun Drone Emprit menyebut tagar ini hanya berkembang di klaster terbatas dan tidak menjadi gerakan kolektif.
Tidak ditemukan indikasi gerakan terkoordinasi atau ajakan ideologis ekstrem dalam fenomena ini. Unggahan dinilai spontan dan individual.
Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI ke-80 memperlihatkan bagaimana budaya pop global telah menyatu dalam ekspresi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Pemerintah mengambil posisi moderat: mendukung kebebasan berekspresi selama tidak melanggar batas-batas simbol kenegaraan.
Dengan temuan Drone Emprit yang menunjukkan tren ini bersifat spontan dan bukan bagian dari gerakan politik terorganisir, pemerintah berharap masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi, dan tetap mengutamakan semangat nasionalisme dalam merayakan kemerdekaan.
“Tugas kita sebagai generasi muda adalah menghargai dan menjaga warisan kemerdekaan ini,” pungkas Prasetyo Hadi.
