Salah seorang DPO Narkoba yang selama ini menjadi buronan polisi justru dilantik jadi anggota DPRD Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mukmin Mulyadi politisi PKB ini dilantik melalui pengganti antarwaktu (PAW) pada 29 Maret lalu.
Ternyata Mukmin Mulyadi merupakan DPO Narkoba yang kini tengah dicari polisi. Menurut Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi status Mukmin memang buronan terkait pengungkapan kasus narkoba pada 2020.
“Statusnya yang bersangkutan DPO Narkoba yang ditangani Direktorat Sumut terkait pengungkapan narkoba jenis ekstasi di tahun 2020,” ujar Hadi, Kamis (13/4/2023).
Hadi juga mengatakan, Mulyadi ini diduga merupakan perantara peredaran ekstasi. Namun keberadaannya sempat tak terlacak, berujung dia ditetapkan sebagai DPO.
“Kemudian ini jadi langkah penyidik menjadikan status tersangka jadi DPO,” ujar Hadi.
Namun, dia mengultimatum agar Mulyadi segera menyerahkan diri ke Polisi. “Dan dari proses dan langkah dari penyidik, diharapkan MM untuk segera menyerahkan diri dan kooperatif untuk menjalankan proses hukum yang ada,” ujarnya.
Sementara, masyarakat Kota Tanjung Balai secara terus terang merasa keberatan dengan pelantikan Mukmin Mulyadi menjadi anggota DPRD Tanjung Balai. Untuk itu, mereka melakukan aksi unjuk rasa di Polda Sumut pada Senin (10/4) kemarin.
“Kami tidak menerima DPRD kami, wakil rakyat kami, DPO, apa lagi masalah narkoba,” ujar Aldo selaku koordinator Gerakan Masyarakat Bersatu Kota Tanjung Balai, Senin (10/4)
“Yang menjadi kegelisahan kami adalah kenapa bisa menjadi anggota DPRD, padahal pada penangkapan 2020 tersangka AH dan SG, menyebutkan tersangkutnya inisial MM, pada saat itu, MM ini melarikan diri selama kurang lebih enam bulan,” imbuhnya.
Aldo juga menjelaskan, aksi serupa sudah pernah dilakukan saat pelantikan Mukmin Mulyadi pada 29 Maret lalu tapi tidak membuahkan hasil.
