Jakarta, Indeks News – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di kawasan Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/11/2025). Aksi ini dilakukan dalam rangka menolak kenaikan upah minimum 2026 yang dinilai terlalu kecil dan tidak memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengatakan kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional guna menjaga kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi aksi. Ia berharap lalu lintas tetap dapat bergerak selama kegiatan berlangsung.
“Rekayasa bersifat situasional. Setiap aktivitas unjuk rasa di mana pun, kita berharap arus lalu lintas tidak sampai tertutup,” ujar Komarudin.
Menurutnya, rekayasa lalu lintas akan dilakukan jika massa memenuhi badan jalan dan menutup akses kendaraan. Di sekitar Istana, arus dari arah Patung Kuda menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat berpotensi dialihkan ke Medan Merdeka Selatan.
Hal serupa juga akan diterapkan saat massa buruh bergerak ke Gedung DPR. “Di DPR (rekayasa lalu lintas) juga situasional,” tegas Komarudin.
Sementara itu, Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi akan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia. Buruh menolak penetapan kenaikan upah minimum 2026 yang disebut rata-rata hanya naik Rp 90 ribu per bulan.
“Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia tidak lebih dari Rp 3 juta per bulan. Maka kenaikan rata-rata Rp 90 ribu sangat jauh dari layak,” kata Said Iqbal.
Ia menyebut sekitar 15 ribu buruh akan turun di Jakarta. Aksi serupa juga akan berlangsung di Gedung Sate, Bandung; Kantor Gubernur Provinsi Banten di Serang; hingga Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
Para buruh menegaskan tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah yang lebih realistis dan berpihak pada pekerja, serta perbaikan kesejahteraan secara menyeluruh.
