Indeks News – Suasana di Kompleks Istana Kepresidenan siang itu terasa berbeda, publik sedang menunggu langkah Presiden Prabowo usai kabar penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo menegaskan sikapnya: bila Noel terbukti melakukan korupsi, posisinya sebagai wakil menteri akan segera diganti. “Bila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” ujar Prasetyo dengan nada serius, Kamis, 21 Agustus 2025.
Presiden Prabowo Hormati Proses Hukum
Prabowo tidak ingin mendahului proses hukum yang tengah berjalan. Ia telah menerima laporan resmi dari KPK dan menegaskan sepenuhnya menghormati langkah hukum lembaga antirasuah tersebut.
“Prabowo menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Dia menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo.
Sikap tegas ini sekaligus menjadi pengingat bahwa presiden berulang kali meminta para pejabatnya agar berhati-hati dalam mengemban amanah. “Semangat kami adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan,” tambah Prasetyo.
OTT di Kementerian Ketenagakerjaan
Hari yang sama, publik dikejutkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto, membenarkan adanya giat tersebut. “Benar, ada giat tangkap tangan,” ujarnya singkat.
Dalam OTT itu, tak hanya Noel yang terjaring. Tiga aparat penegak hukum mengungkap, sekitar 20 orang ikut diamankan, termasuk pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan.
Immanuel Ebenezer dikenal publik sebagai aktivis 98 sekaligus sosok yang kerap berada di garis depan politik. Ia pernah memimpin relawan Jokowi Mania, yang mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Namun, jelang Pilpres 2024, ia beralih mendukung Prabowo Subianto dengan membentuk Prabowo Mania 08.
Perjalanan Noel dari aktivis hingga menjabat wakil menteri kini seakan berbalik arah setelah dirinya ikut terseret kasus korupsi. Bagi publik, ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga pukulan moral: seorang tokoh yang pernah mengusung semangat perubahan justru diduga mengkhianati amanah rakyat.
Pemerintah menyatakan prihatin atas kasus ini. Meski begitu, langkah tegas Presiden Prabowo memberi pesan kuat bahwa kabinet Merah Putih tidak boleh tercederai oleh praktik korupsi.
Kini, masyarakat menunggu jalannya proses hukum. Apakah dugaan tersebut benar terbukti, atau justru menyisakan cerita lain? Yang pasti, harapan publik tetap sama: pejabat negara harus bersih, amanah, dan bekerja hanya untuk kepentingan rakyat.
