CIREBON, Indeks News – Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Ia menilai anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk seluruh Indonesia sangat tidak mencukupi dan harus segera ditambah.
Adian menyampaikan hal itu saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pos SAR Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (10/11/2025).
“Anggarannya Rp1,5 triliun untuk seluruh Indonesia dengan daerah rawan bencana yang sangat banyak. Itu sama saja kita tidak peduli sama rakyat kalau tidak ditingkatkan,” ujar Adian, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.
Menurutnya, kemampuan Basarnas dalam merespons cepat berbagai situasi darurat sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai. Ia menegaskan, tambahan anggaran menjadi bentuk nyata kepedulian negara terhadap keselamatan rakyat.
“Artinya, bentuk kecintaan dan kepedulian kita pada rakyat itu adalah ketika negara memutuskan menambah anggarannya,” lanjut Adian.
Ia juga menyoroti kondisi riil di lapangan. Jika anggaran Basarnas sebesar Rp1,5 triliun dibagi rata untuk seluruh kabupaten di Indonesia, maka dana operasional per kabupaten hanya sekitar Rp59 juta per tahun, atau Rp5,9 juta per bulan.
“Kan kecil banget ya, enggak masuk akal. Kemudian gaji untuk tingkat pos tertinggi itu sekitar Rp3,5 juta plus tunjangan Rp8 juta. Itu masih di bawah UMR Jakarta,” tegasnya.
Adian menilai kondisi tersebut sangat tidak ideal mengingat tugas Basarnas yang menyangkut nyawa dan keselamatan rakyat. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah harus berani melakukan perubahan besar pada struktur anggaran.
“Harus diubah. Enggak bisa kita minta mereka berjuang menyelamatkan rakyat sementara menyelamatkan hidup sehari-hari saja sudah berat,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Adian juga mengingatkan seluruh fraksi di DPR agar memperjuangkan peningkatan anggaran Basarnas melalui Badan Anggaran DPR RI (Banggar).
“Masing-masing fraksi punya anggota di Banggar. Kita minta semuanya memperjuangkan, pangkas yang tidak penting, dan utamakan yang terkait keselamatan rakyat. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat,” pungkasnya.
