Jakarta, IndeksNews – Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, menegaskan bahwa sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan sudah tidak layak dipertahankan. Menurutnya, mekanisme tersebut bukan hanya tidak efisien, tetapi juga merugikan pasien karena memperlambat penanganan medis.
Agung mengatakan, rujukan bertingkat selama ini menjadi keluhan umum masyarakat. Pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus melewati beberapa rumah sakit sebelum mendapatkan layanan di fasilitas yang benar-benar mampu menangani penyakitnya.
“Pasien dari FKTP harus ke RS tipe D atau C dulu, lalu pindah ke tipe B, dan baru ke tipe A. Ini bertele-tele dan membuang waktu. Padahal dari awal dokter FKTP sudah tahu pasien butuh rumah sakit tipe apa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (14/11/2025).
Ia menilai sistem rujukan saat ini terlalu menitikberatkan pada prosedur administratif daripada keselamatan pasien. Kondisi ini menyebabkan banyak pasien terlambat ditangani karena harus dipindah-pindah rumah sakit hanya demi memenuhi aturan birokratis.
“Rujukan berjenjang membuat pasien dipingpong. Pemeriksaan diulang, antrean diulang, biaya naik, dan risiko memburuknya kondisi pasien semakin besar,” tegasnya.
Agung mendesak pemerintah dan BPJS Kesehatan menerapkan sistem rujukan berbasis kompetensi, sehingga dokter FKTP dapat langsung merujuk pasien ke rumah sakit yang sesuai kebutuhan medis tanpa harus melalui tahapan berjenjang.
“Kalau butuh tipe A, ya langsung saja ke tipe A. Jangan dipersulit. Negara tidak boleh menyusahkan orang yang sedang sakit,” tambahnya.
Selain memperlambat layanan, perpindahan pasien antarlevel rumah sakit juga disebut menambah beban biaya BPJS Kesehatan akibat pemeriksaan dan administrasi yang berulang.
Agung menekankan bahwa reformasi sistem rujukan harus menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional. “Rujukan berjenjang ini sudah tidak masuk akal. Saatnya pemerintah melakukan koreksi total. Ini menyangkut nyawa masyarakat,” pungkasnya.
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan jadwal implementasi perubahan sistem rujukan. Namun desakan dari berbagai organisasi kesehatan semakin menguat seiring meningkatnya keluhan masyarakat terhadap rumitnya layanan BPJS Kesehatan
