Jakarta, Indeks News – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk menyerap berbagai pandangan terkait percepatan pembaruan di tubuh Polri. Pertemuan berlangsung di Lounge Adhi Pradana, STIK-PTIK Lemdiklat Polri (18/11/2025), dipimpin langsung Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie.
Jimly menegaskan bahwa audiensi ini merupakan wujud keterbukaan Polri dalam menerima kritik konstruktif dari masyarakat. Ia menyebut berbagai organisasi sebelumnya telah mengajukan permohonan audiensi secara resmi.
“Semua masukan dari NEFA, LSAM, Imparsial, dan organisasi lainnya sangat konstruktif,” ujar Jimly.
Menurutnya, organisasi yang hadir merupakan tokoh dan aktivis yang selama ini bergerak dalam isu HAM dan kemanusiaan. Mereka dinilai memiliki perhatian mendalam terhadap kemajuan institusi Polri.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan reformasi benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Jimly meminta agar seluruh masukan ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi tertulis lebih rinci, disertai tawaran solusi agar dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan baru.
Penguatan Sistem, Meritokrasi, dan Transparansi Jadi Sorotan
Direktur HRWG, Daniel Awigra, menyoroti pentingnya penguatan sistem internal untuk mendukung profesionalisme Polri. Ia menekankan perlunya peningkatan mekanisme rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan.
“Penguatan Kompolnas sebagai pengawas eksternal juga penting untuk memperkuat akuntabilitas institusi,” katanya.
Dari Centra Initiative, Al Araf, menilai tata kelola transparan dengan sistem meritokrasi yang jelas akan menjadi pilar peningkatan kinerja Polri di masa depan.
“Pengawasan yang lebih terbuka akan mendukung Polri bekerja lebih optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengangkat isu-isu yang sering dialami masyarakat, seperti penanganan laporan, kedisiplinan anggota, hingga mekanisme pengawasan.
“Masukan ini untuk memastikan reformasi lebih responsif terhadap kebutuhan publik,” tegasnya.
Ketua NEFA, Dodi Ilham, juga memberikan catatan mengenai pentingnya pembenahan sistem pembinaan personel. Pendekatan community policing dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik.
“Rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme reward and punishment harus diperbaiki secara konsisten,” jelasnya.
Ketua BPH LSAM, Sandrayati Moniaga, menekankan perlunya memperkuat aspek inklusivitas dan modernisasi di tubuh Polri.
“Gender mainstreaming dan transformasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah penting memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat sipil dalam mewujudkan reformasi yang lebih komprehensif dan berdampak besar bagi publik.
