Indeks News – Keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah kembali menuai sorotan publik. Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, melontarkan kritik tajam terkait operasional bandara tersebut dan menilai bahwa fasilitas itu menunjukkan lemahnya otoritas negara.
Muslim menyebut pengoperasian Bandara IMIP sebagai tindakan yang tidak sesuai aturan. Ia menyoroti keputusan Kementerian Perhubungan yang sempat menetapkan bandara itu berstatus internasional sebelum akhirnya dicabut kembali.
“Keberadaan Bandara IMIP Morowali itu merupakan tindakan liar karena tidak ada otoritas negara yang jelas. Lebih aneh lagi ketika Menhub sempat menetapkannya sebagai bandara internasional, lalu mencabutnya kembali,” ujar Muslim Senin, 8 Desember
Muslim juga menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya menyebut Bandara IMIP sebagai bandara ilegal. Menurutnya, pernyataan tersebut tepat.
“Bandara IMIP itu negara dalam negara. Segera saja tutup, dan semua pihak yang terlibat, Jokowi, Luhut, Menhub wajib diperiksa, termasuk perusahaan yang membangunnya,” tegasnya.
Ia menilai sejumlah pihak, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan, harus dimintai pertanggungjawaban atas situasi yang ia sebut sebagai bentuk pembiaran.
“Indonesia bukan bagian dari China. Perjanjian dagang dalam bentuk apa pun jangan sampai membuat negeri ini tunduk pada kepentingan China dan mengorbankan kedaulatan nasional,” katanya.
Muslim Arbi juga meminta seluruh institusi negara, termasuk TNI, Polri, DPR, hingga BIN, untuk memperhatikan potensi ancaman terhadap kedaulatan.
“Jangan sampai perlahan negeri ini mengalami Chinaisasi,” tutupnya.
