Indeks News – Banjir besar yang melanda Provinsi Aceh dalam beberapa pekan terakhir telah melumpuhkan sistem pelayanan kesehatan secara masif.
Sedikitnya 132 fasilitas kesehatan dilaporkan rusak akibat terendam banjir bandang, terdiri dari 11 rumah sakit dan 121 puskesmas, sehingga menghambat akses layanan medis bagi warga terdampak.
Dampak paling parah terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Dari total 15 puskesmas, sebanyak 12 unit kolaps total dan tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan apa pun.
Kondisi ini menempatkan wilayah tersebut dalam status darurat kesehatan, seiring meningkatnya kebutuhan layanan medis di tengah pengungsian.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, Mustaqim, menyatakan hanya tiga puskesmas yang masih dapat beroperasi, meski wilayah kerjanya turut terendam banjir.
Keterbatasan fasilitas ini membuat pelayanan kesehatan berlangsung dalam kondisi sangat terbatas dan jauh dari ideal.
Terputusnya akses layanan kesehatan semakin diperparah dengan kondisi geografis wilayah terdampak.
Kecamatan Bandar Pusaka dan Bandar Mulia hingga kini masih terisolasi akibat terputusnya jalur transportasi, sehingga distribusi logistik medis dan penanganan pasien berjalan lambat.
Bencana banjir ini juga berdampak langsung terhadap 1.232 tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga pendukung layanan medis.
Mereka terpaksa bekerja dalam situasi darurat, dengan keterbatasan sarana, prasarana, serta perlindungan kerja, demi memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan.
Untuk mengatasi krisis tersebut, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang membuka akses bantuan dari luar daerah dan secara bertahap membangun posko-posko kesehatan di titik-titik pengungsian.
“Awalnya kami hanya bisa mendirikan tiga posko. Lalu bertambah menjadi delapan, dan hingga hari ini sudah mencapai sekitar 64 posko kesehatan,” ujar Mustaqim kepada detikX.
Di tengah keterbatasan layanan, penyakit infeksi mulai meningkat drastis di lokasi pengungsian.
Penyakit terbanyak yang diderita pengungsi meliputi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dermatitis, diare, tifus, hingga luka terbuka akibat pecahan kaca dan paku.
Kondisi sanitasi yang buruk, minimnya air bersih, serta rusaknya fasilitas kesehatan memperbesar risiko munculnya wabah penyakit menular, termasuk leptospirosis, yang mengancam keselamatan ribuan warga terdampak.
Untuk menangani pasien dengan kondisi berat yang membutuhkan perawatan lanjutan, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang membuka layanan triase darurat di beberapa titik strategis.
Saat ini, tiga lokasi triase aktif berada di Klinik Abah, Medical Pengadaian di ujung Jembatan Kuala Simpang, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.
Triase ini menjadi pintu terakhir penyelamatan bagi pasien dengan komplikasi serius di tengah keterbatasan fasilitas medis yang tersedia.
Bencana banjir juga menghantam sistem logistik kesehatan. Gudang farmasi Dinkes Aceh Tamiang terendam, menyebabkan sekitar 45 persen persediaan obat rusak dan tidak dapat digunakan.
Kondisi ini membuat stok obat kian menipis, sementara kebutuhan pelayanan kesehatan terus meningkat di 475 titik pengungsian yang masih aktif.
“Untuk menyuplai ratusan titik pengungsi secara berkelanjutan, kami masih sangat membutuhkan bantuan obat-obatan,” ujar Mustaqim.
Tak hanya penyakit menular, banjir juga memperparah kondisi pasien dengan penyakit kronis. Salah satu kasus yang menjadi perhatian serius adalah penderita diabetes melitus dengan kadar gula darah tidak terkontrol akibat terputusnya akses obat.
Kondisi ini bahkan memicu hipoglikemia akut dan abses, sehingga membutuhkan penanganan medis lanjutan secara cepat.
“Ini sangat berisiko dan berpotensi mengancam nyawa jika tidak segera ditangani,” tegas Mustaqim.
Hingga saat ini, 12 puskesmas di Aceh Tamiang belum tersentuh pembersihan pascabanjir. Keterbatasan tenaga dan alat menjadi hambatan utama.
Oleh karena itu, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah tenaga relawan, baik untuk pelayanan kesehatan di pengungsian maupun untuk rehabilitasi fasilitas kesehatan yang rusak berat.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman, mengatakan bahwa operasi perbantuan kesehatan saat ini difokuskan di Aceh, mengingat banyaknya fasilitas kesehatan yang masih lumpuh akibat banjir bandang.
“Di daerah lain seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat, fasilitas kesehatan relatif sudah bisa beroperasi. Namun Aceh masih membutuhkan perhatian serius,” ujarnya.
Kemenkes telah mengerahkan dokter umum, perawat, tenaga kesehatan lintas disiplin, hingga mahasiswa Poltekkes di wilayah Sumatera.
Selain itu, dokter spesialis juga sangat dibutuhkan, terutama spesialis penyakit dalam untuk pasien kronis dan dokter ortopedi untuk menangani kasus patah tulang akibat bencana.
“Kasus-kasus berat membutuhkan kehadiran dokter spesialis di lapangan,” tambah Aji.
Tantangan lain yang dihadapi adalah rusaknya alat-alat kesehatan bernilai tinggi akibat terendam banjir. Banyak peralatan medis vital tidak dapat digunakan.
Untuk mengatasi hal ini, Kemenkes mengirimkan tenaga elektromedis guna melakukan pengecekan dan perbaikan.
“Sebagian besar alat bisa diperbaiki, namun ada juga yang masih dalam proses,” ungkap Aji.
Selain obat-obatan dan BMHP, Kemenkes juga menyalurkan vaksin, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi kelompok rentan, serta perangkat Starlink untuk mendukung komunikasi darurat di Pusat Operasi Darurat Kesehatan (HEOC).
Namun, kondisi lingkungan yang belum bersih, minimnya air bersih, dan keterbatasan air matang untuk konsumsi meningkatkan risiko wabah penyakit, termasuk leptospirosis.
“Ini kondisi yang sangat berbahaya jika tidak segera ditangani,” ujar Aji.
Berdasarkan data Kemenkes per 14 Desember, sedikitnya 454 tenaga kesehatan telah diterjunkan untuk membantu penanganan bencana di Aceh.
Tenaga tersebut berasal dari berbagai lembaga, dengan jumlah terbanyak dari Poltekkes Aceh sebanyak 140 orang.
Kisah Lapangan: Dokter Terjebak di Wilayah Terisolasi
Banjir dan longsor juga memutus total akses menuju Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Longsor terjadi di puluhan titik, mengisolasi desa-desa dan menelan korban jiwa.
Dokter umum Puskesmas Parmonangan, Nicolaus Simangunsong, menjadi salah satu tenaga medis yang terjebak di wilayah tersebut selama dua hari akibat akses jalan terputus total.
Nicolaus yang bertugas melalui program Penugasan Khusus Nusantara Sehat Kemenkes mengaku tidak dapat keluar dari wilayah puskesmas meski menerima laporan adanya korban longsor. Jalan utama tertutup lumpur dan material tanah tebal.
“Kami sudah coba berjalan kaki, tapi tidak mungkin dilewati. Jalannya sangat berbahaya,” katanya.
Dalam kondisi terisolasi tanpa listrik dan jaringan komunikasi, Nicolaus dan rekan-rekannya bertahan hidup dengan logistik seadanya, bahkan harus merebus ubi untuk makan sehari-hari.
